REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengecam pemerintah Myanmar karena mengingkari komitmennya mengizinkan pembukaan kantor OKI di Rakhine. OKI menganggap pemerintah Myanmar tak serius menyikapi isu kemanusiaan.

Direktur Departemen Muslim Minoritas dan Komunitas OKI, Talal Daous, menyayangkan sikap pemerintah Myanmar. Meskipun kesepakatan telah ditandatangani, pemerintah Myanmar justru menolak pembukaan kantor yang bergerak di bidang kemanusiaan tersebut.

"Ini adalah hal yang sangat disayangkan terjadi, karena kantor ini hanya untuk tujuan kemanusiaan. Kami telah menandatangani kesepakatan, tetapi rupanya pemerintah Myanmar tidak serius akan isu kemanusiaan," ujarnya seperti dilansir The Irrawaddy.

Daous mengatakan, pihaknya belum menerima pernyataan resmi dari pemerintah Myanmar. Meskipun demikian, OKI masih menunggu jawaban dari kantor presiden di Naypyidaw yang baru mengeluarkan keputusan pembatalan pembukaan kantor OKI tersebut di situs resmi pemerintahan.

OKI menyatakan, pihaknya berniat mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada para korban kerusuhan tanpa diskriminasi, baik muslim Rohingya maupun umat Budha. Dari sisi kemanusiaan, kata Daous, pihaknya ingin membantu semua orang yang terimbas dampak kekerasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika