REPUBLIKA.CO.ID,JERUSALEM -- Sebanyak 2.000 orang Badui dari Desa Bir Hadaj di Gurun Negev, Israel selatan, Kamis (18/10), menuntut negara membatalkan perintah baru-baru bagi penghancuran sejumlah rumah.
Pemrotes, yang berdemonstrasi di luar gedung pemerintah dan pengadilan lokal di Beersheba, membawa spanduk yang bertuliskan "Tidak untuk penghancuran, Ya buat pengakuan!". Tak ada laporan mengenai bentrokan di sana, kata harian Ha'aretz.
Pekan lalu, satuan polisi memasuki desa itu untuk membagikan perintah penghancuran. Warga yang marah jadi melakukan kekerasan, kata polisi --yang menggunakan gas air mata dan granat listrik guna membubarkan pemrotes.
"Bukan hanya mereka ingin memusnahkan rumah, tak satu warga pun memiliki izin untuk membuat rumah baru," kata Thabet Abu Rass, Direktur Pusat Hukum Adalah buat Hak Minoritas.
"Meskipun media sibuk dengan pemilihan umum, negara telah membuka perang penghancuran terhadap desa Badui," kata Abu Rass sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau di Jakarta, Jumat (19/10) malam. Ditambahkannya, "Orang takut mereka tak memiliki atap di atas kepala mereka."
Ada hampir 200.000 orang Badui, kelompok etnik Arab penghuni gurun yang terbagi menjadi klan dan suku, dan lebih separuh dari mereka menetap di Negev.
Mereka menjadi warganegara Israel dengan penerimaan negara pada 1948, tapi beberapa suku Badui diusir dan yang lain tetap tak memiliki kewarganegaraan Israel di dalam daerah yang berpenduduk orang Palestina.
Pada penghujung Maret, Kantor Perdana Menteri Israel menyetujui rencana untuk merelokasi sebanyak 30.000 orang Badui yang tinggal di desa yang secara resmi diakui di Negev menjadi tiga daerah permukiman utama, termasuk Kota Rahat, Hura dan Kseifa.
Program itu menyerukan pemusatan penduduk sebanyak 45 perkampungan kumuh dan desa yang tak diakui secara resmi jadi tiga pusat permukiman utama yang berdekatan dengan kota kecil dan jalan raya utama, kata beberapa pejabat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
