REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Rencana Israel menambah ratusan rumah di wilayah pendudukan Jerusalem Timur mendapat kecaman banyak pihak.
Uni Eropa melalui Kepala Kebijakan Luar Negeri Eropa, Catheriene Ashton, Kamis, mengkritik rencana Israel memperluas pendudukannya di wilayah Palestina dengan membangun ratusan rumah di Jerusalem Timur.
"Pemukiman itu ilegal berdasarkan hukum internasional dan mengancam tidak terwujudnya solusi dua negara," kata Catherine Ashton dalam satu pernyataan.
Uni Eropa, kata Ashton, kembali menyerukan untuk segera diakhirinya pembangunan tersebut.
"Pembicaraan yang dilakukan secara terus menerus merupakan upaya terbaik dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina", tungkapnya. "Perluasan pembangunan permukiman phanya membuat ini (penyelesaian konflik) lebih sulit terwujud."
Kementerian Dalam Negeri Israel, Kamis, memberikan persetujuan akhir dalam rencana pembangunan pemukiman. Langkah tersebut berarti perluasan Gilo ke arah barat, yang berada di bagian selatan Yerusalem Timur, sangat dekat dengan kota Bethlehem di Tepi Barat.
"Keputusan Israel untuk membangun 800 unit rumah merupakan bagian dari rencana keseluruhan Israel yang bertujuan untuk menghancurkan solusi dua-negara," kata Juru Runding Palestina Saeb Erakat, Kamis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
