REPUBLIKA.CO.ID, Para aktivis Korea Selatan (Korsel) tetap meluncurkan puluhan-ribu balon yang membawa selebaran anti-Pyongyang ke Korea Utara (Korut), tanpa mempedulikan ancaman serangan militer "tanpa ampun" dari Pyongyang.
Pada Senin (22/10), polisi Seoul mencegah rencana peluncuran balon oleh para pembelot Korut itu karena alasan keamanan, dan ini membuat marah para pemrotes.
Sejumlah aktifis kemudian pindah ke bagian lain di daerah perbatasan untuk meluncurkan balon-balon yang membawa 120-ribu selebaran yang mengritik pemimpin baru Korea Utara, Kim Jong-Un, dan pelanggaran HAM yang dikatakan terjadi di negara itu.
Kelompok-kelompok sipil di Korea Selatan sering menjatuhkan selebaran melintasi perbatasan dengan pesan-pesan yang mengritik dinasti Kim dan mendesak rakyat Korea Utara bangkit melawan penindasan.
Selebaran itu juga berisi berita-berita tentang pemberontakan di bagian-bagian dunia lainnya, termasuk pergolakan di dunia Arab.
Upaya Korea Selatan untuk mencegah aksi protes kali ini dipandang sebagai tidak biasa, dan para analis mengatakan, ini mencerminkan keinginan Seoul untuk menghindari bentrokan menjelang pemilihan presiden pada bulan Desember.
"Stabilitas adalah prioritas nomer satu di Seoul sekarang ini," kata Yang Moo-Jin, dosen pada Universitas Kajian Korea Utara, seperti diberitakan ABC.
"Presiden akan merasa bahwa jika ia membiarkan ketegangan semakin meningkat, maka ia akan disalahkan karena meninggalkan beban diplomatik pada pemerintah berikutnya," tuturnya lagi.
Di masa lalu Korea Utara sudah pernah mengancam akan menyerang, tapi statement hari Jum'at itu sangat keras dengan menyebut waktu dan lokasi, ditambah dengan peringatan kepada penduduk lokal untuk mengungsi.
Utusan khusus Amerika untuk kebijakan mengenai Korea Utara, Glyn Davies, telah menuduh Pyongyang menciptakan "situasi berbahaya" dengan ancaman untuk menggempur daerah-daerah sipil. Menurutnya, sangat tidak proporsional untuk mengancam merespon balon dengan bom.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina juga mendesak kedua Korea untuk tetap tenang dan menghindari aksi provokatif dan reaksi berlebihan. Kementerian Penyatuan Kembali di Seoul, yang menangani urusan lintan perbatasan, juga mengeluarkan seruan untuk menahan diri.
"Kami mendesak Korea Utara untuk menghentikan ancaman dan kami terus meminta kepada kelompok-kelompok sipil agar menahan diri dari aksi propaganda seperti itu, dengan mempertimbangkan hubungan antar Korea," kata jurubicara kementerian itu kepada para reporter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika