REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- PBB berencana akan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian di Suriah jelang genjatan senjata pada Idul Adha. Meski demikian, rencana tersebut masih harus menunggu mandat Dewan Keamanan PBB.
Kepala Penjaga Perdamaian PBB, Herve Ladsous, enggan menyebut jumlah pasukannya yang akan dikerahkan. Dia mengatakan, terlalu dini menyebut jumlah pasukan yang dibutuhkan di negara Timur Tengah tersebut.
"Saya tegaskan, tentu saja kami masih memikirkan apa yang akan terjadi jika dan ketika solusi politik atau setidaknya desakan genjatan senjata itu muncul. Terlalu dini menyebutkan angka, karena itu akan tergantung pada situasi," ujarnya, Senin (22/10).
Namun para diplomat mengatakan, Ladsous telah memberitahu Utusan PBB dan Liga Arab untuk Suriah, Lakhdar Brahimi bahwa pihaknya dapat mengumpulkan kekuatan hingga 3.000 pasukan perdamaian. Jumlah tersebut siap diterjunkan untuk mendukung genjatan senjata.
Ladsous mengatakan, upaya genjatan senjata bergantung pada upaya Brahimi. Selain itu, pengerahan pasukan pun masih harus menunggu persetujuan DK PBB.
Pengerahan pasukan penjaga perdamaian harus mendapat persetujuan dari 15 negara anggota DK PBB yang telah lama dihadapi kebuntuan menangani konflik Suriah. Apalagi, dua anggota tetap DK PBB, Rusia dan Cina memveto resolusi DK PBB yang mengancam sanksi terhadap pemerintahan Assad.
Sebelumnya, Brahimi telah bertemu dengan Presiden Suriah Bashar Al-Assad di Damaskus, Ahad (21/10) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Brahimi mendorong Assad untuk melakukan genjatan senjata pada hari libur Idul Adha, atau dimulai sejak Jumat (26/10).
Kantor Berita Suriah, SANA mengatakan, pemerintah Suriah mendukung usulan genjatan senjata tersebut. Namun, pemerintah tak berkomitmen untuk menghentikan serangan selama libur empat hari Idul Qurban.
Usai pertemuan tertutup dengan Assad, Brahimi mengatakan bahwa ia juga telah bertemu dengan kelompok oposisi untuk membicarakan hal yang sama. Seperti hasil perbincangan dengan Assad, Brahimi pun mendapat sebuah janji dari pihak oposisi akan menghormati genjatan senjata, namun bukan sebuah komitmen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
