REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Komisi Bersama Republik Indonesia dan Malaysia ke-12 di Yogyakarta, Selasa (23/10), membahas mengenai tindak lanjut pemecahan konflik di kawasan Laut Cina Selatan, kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
"Selain membahas peningkatan kerja sama bilateral, upaya kita saat ini memang mengkonsentrasikan mengenai pemecahan konflik Laut Cina Selatan ," katanya usai memimpin delegasi Indonesia dalam Komisi Bersama RI-Malaysia.
Menurut Marty pembahasan tersebut harus dilakukan agar dalam Konferensi Tingkat Tingggi (KTT) di Phnom Penh mendatang sudah memiliki kanalisasi yang jelas dalam pembahasan persoalan sengketa Laut Cina Selatan.
"Dengan proses diplomatik ini diharapkan dalam pertemuan KTT di Phnom Penh pembahasan masalah-masalah Laut Cina Selatan sudah ada kanalisasinya," katanya.
Dalam pertemuan diplomatik tersebut, kata dia, pemerintah Malaysia yang diwakili Menlu Dato Sri Anifah Hj. Aman mengapresiasi dan mendukung draf awal (Zero Draft) berisi kode tata perilaku (Code of Conduct) yang diajukan Indonesia kepada para menteri luar negeri ASEAN menyangkut upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di kawasan Laut Cina Selatan.
Selain itu, lanjut Marty, dalam Komisi Barsama tersebut Malaysia dan Indonesia juga memilki pandangan yang sama bahwa penyelesaian sengketa tersebut tidak bisa dilakukan secara bilateral melainkan melalui jalur diplomatik.
Sementara itu pertemuan tingkat ASEAN yang berlangsung di Phnom Penh hari ini, kata dia, juga tengah membahas zero draft dari Indonesia mengenai perdamaian konflik Cina Selatan.
"Kalau kita melihat hingga saat ini persoalan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terkait sengketa kepemilikan jelas bukan tanpa tantangan, seperti Tiongkok dan Jepang serta negara-negara lain di kawasan," katanya.
Oleh karena itu, Marty mengatakan, akan berupaya membuktikan bahwa konflik semacam itu bisa diselesaikan secara diplomatik.
Perairan Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya alam dan energi itu sedang disengketakan antara Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, bersamaan dengan klaim sepihak hampir seluruh wilayah itu oleh Cina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika