REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, akan meminta penjelasan dari pihak kepolisian (Polis Diraja Malaysia - PDRM) tentang standar prosuder operasional (SOP) menangani kejahatan yang sampai harus dilakukan dengan tembak mati.
"Kami akan minta klarifikasi SOP tersebut," kata Kepala Bidang Penerangan, Sosial, Budaya (Pensosbud) KBRI untuk Malaysia, Suryana Sastradiredja, menanggapi banyaknya WNI yang tertembak mati dalam sejumlah kasus dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini.
Pernyataan ini terkait dengan pemberitaan di media setempat yang menyebutkan sebanyak 298 orang ditembak mati oleh polisi Malaysia selama lima tahun terakhir yang sebagian besarnya adalah WNI.
Berdasar catatan polisi seperti dikutip dari The Star Online, Rabu (24/10), sebanyak 296 laki-laki dan dua perempuan berusia antara 16 hingga 60 tahun ditembak oleh polisi sejak 2007 hingga Agustus 2012 dan tigabelas diantaranya berusia di bawah 20 tahun.
Dari jumlah tersebut, 134 orang merupakan warga Malaysia, 151 orang warga negara Indonesia, lima warga Vietnam, tiga warga Myanmar, dua warga Thailand, satu warga Nigeria, satu warga Liberia, dan satu lagi tidak diketahui kewarganegaraannya.
Menyambung soal tembak mati tersebut, kata Suryana, pihak KBRI juga akan meminta klarifikasi mengenai data-data WNI yang tertembak mati tersebut mulai namanya, kapan dan dimana terjadinya penembakan hingga bila masa penguburan korban tewas tersebut. "Semua itu kita akan mintai klarifikasinya," tegas dia, Kamis (25/10).
Sementara itu, September 2012, pihak kepolisian Malaysia menembak mati warga negara Indonesia dari Batam, Kepulauan Riau, dan seorang warga asal Madura, Jawa Timur.
Polisi Malaysia mengklaim para korban ditembak karena dipergoki akan merampok, bahkan penembakan itu dilakukan dengan alasan mereka menembaki polisi sebelum tewas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
