REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran berkeras meminta pengakuan atas hak nuklirnya. Permintaan tersebut dilontarkan saat harapan muncul bagi penyelesaian sengketa nuklir Iran melalui cara diplomatik.

Kelompok P5+1 --lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman-- dan Iran telah terlibat dalam perundingan alot mengenai program nuklir kontroversial selama lima tahun terakhir. Tapi, tak ada terobosan yang dihasilkan dari pembicaraan intensif.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ramin Mehmanparast, mengatakan P5+1 mesti memiliki pendekatan logis ke arah program nuklir Iran dan hak nuklir Iran. Itu termasuk hak untuk membuat bahan bakar bagi kegiatan nuklir damai yang mesti diakui.

Mehmanparast menegaskan Iran membutuhkan hak nuklir guna menyelesaikan masalah nuklir itu sendiri.

''Iran telah menawarkan pandangannya secara jelas dalam pembicaraan terdahulu dengan P5+1,'' kata Mehmanparast. ''Iran telah mengajukan sejumlah usul serta menunggu tanggapan mereka.''

Barat telah menuduh Iran secara diam-diam mengembangkan senjata nuklir dengan kedok sipil. Tuduhan yang selalu dibantah oleh Teheran.

''Laporan Barat pada Selasa (30/10) menyebutkan Uni Eropa dan Amerika Serikat sangat mengharapkan penyelesaian diplomatik bagi masalah nuklir Iran,'' demikian laporan Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, mengatakan berencana bertemu dengan Kepala Perunding Nuklir Iran, Saeed Jalili, dalam waktu dekat. Menteri Luar Negeri AS juga menyampaikan harapan bahwa Republik Islam Iran dapat meraih kesempatan penyelesaian diplomatik bagi masalah nuklirnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika