REPUBLIKA.CO.ID, VIENTIANE -- Inggris meminta Myanmar memecahkan status kewarganegaraan Muslim Rohingya yang terjebak dalam kekerasan sektarian mematikan di titik api negara bagian barat.
"Kami ingin masalah-masalah seperti itu, masalah status orang Rohingya yang belum terselesaikan akan ditangani oleh seluruh pemimpin politik di Burma," kata Menteri Luar Negeri Inggris William Hague kepada wartawan di Laos, senin (5/11).
"Itu adalah masalah yang menjadi perhatian utama bagi kami. Saya bisa dipastikan akan mengangkat masalah dengan para pemimpin Burma di sini ketika saya berkesempatan untuk melakukannya," katanya lagi di depan KTT yang menyatukan puluhan pemimpin dari Asia dan Eropa, termasuk Presiden Myanmar Thein Sein, di ibu kota Laos, Vientiane.
Puluhan orang telah tewas dan lebih dari 100.000 lainnya mengungsi sejak Juni karena bentrokan antara Rakhine Buddha dan Muslim Rohingya di negara juga dikenal sebagai Burma, yang membayangi serangkaian reformasi politik. Sekitar 800 ribu Rohingya Myanmar yang tak bernegara dipandang oleh pemerintah dan banyak negara sebagai imigran gelap dari negara tetangga Bangladesh.
Mereka menghadapi diskriminasi parah yang aktivis katakan telah menyebabkan keterasingan yang dalam. Rohingya, yang sebagian besar dari mereka mengungsi di negara bagian Rakhine, dijelaskan oleh PBB sebagai salah minoritas dunia yang paling teraniaya.
Peraih Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi, yang telah mengecewakan para aktivis hak asasi manusia internasional dengan reaksi yang ditunjukkan kepada kekerasan, mengatakan pada Sabtu bahwa dia tidak akan menggunakan "moral kepemimpinan" untuk mendukung Rohingya tersebut.
"Saya tahu bahwa orang-orang ingin saya berpihak atau berpihak kepada yang lain, sehingga kedua pihak tidak senang karena saya tidak akan mengambil sikap dengan mereka," katanya kepada BBC.
Ditanya apakah Suu Kyi harus mengambil posisi yang lebih jelas, Haque mengatakan: "Saya tidak terpengaruh orang di luar. Saya berharap politik di Burma ... ini akan dibahas oleh oposisi maupun oleh pemerintah."
Ikuti Whatsapp Channel Republika