REPUBLIKA.CO.ID, YANGON  --  Pemimpin Oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi, mendesak pemerintah Myanmar segera memulihkan kekerasan antara warga Budha Rakhine dan Muslim Rohingya.

Bersama anggota parlemen dari partai minoritas etnis, Suu Kyi menyerukan pengerahan lebih banyak pasukan untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di negara bagian barat Myanmar, Rakhine, yang menjadi lokasi kerusuhan.

Suu Kyi bersama anggota parlemen mengeluarkan pernyataan pada Rabu (7/11). Pernyataan tersebut mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menangani konflik etnis.

Kekhawatiran dua etnis baik Budha Rakhine maupun Muslim Rohingya, kata Suu Kyi, harus segera ditangani. Peraih nobel perdamaian tersebut mengatakan pemerintah perlu adanya pemulihan aturan hukum dan akar penyebab ketegangan dua kubu.

Dalam pernyataan tersebut, mereka juga mengatakan pemerintah harus jelas menerapkan undang-undang tahun 1982. Dalam UU tersebut diatur kewarganegaraan bagi 800 ribu etnis Muslim Rohingya di Myanmar.

Meskipun tak menyebutkan Bangladesh, namun kedua negara baik Myanmar maupun Bangladesh didesak bertanggungjawab atas keamanan perbatasan dan keimigrasian. Selama ini, kedua negara saling melimpahkan pemberian kewarganegaraan Muslim Rohingya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika