REPUBLIKA.CO.ID, Di bawah konstitusi Cina 1982, organ negara yang paling kuat adalah Kongres Rakyat Nasional (NPC), alias parlemen Cina. Namun pada praktiknya, lembaga ini hanya menjadi semacam stempel saja dari setiap keputusan partai.
Kongres terdiri dari hampir 3.000 delegasi yang dipilih dan menjadi perwakilan provinsi daerah otonom, kota, dan angkatan bersenjata. Mereka bertugas selama lima tahun, dan kongres penuh diselenggarakan selama satu sesi setiap tahun.
Secara teori, kongres memiliki kekuasaan untuk mengubah konstitusi dan membuat undang-undang. Tapi pada kenyataannya tidak, dan tidak menjadi sebuah badan independen dalam pengertian Barat tentang parlemen yang sesungguhnya.
Sekitar 70 persen dari anggota parlemen hampir semua tokoh senior yang juga anggota partai. Loyalitas mereka adalah untuk partai, baru kemudian pada parlemen.
NPC menunjukkan tanda-tanda menjadi lembaga independen dalam satu dekade terakhir. Tahun 1999, misalnya, mereka mengeluarkan aturan hukum soal pajak bahan bakar yang tak populer. Lembaga ini juga diberi kelonggaran menyusun beberapa undang-undang, seperti UU tentang hak azasi manusia.
Kongres juga "memilih" pemimpin tertinggi negara itu, termasuk presiden dan wakil presiden, kepala pemerintahan, komisi Militer, dan ketua Mahkamah Agung. Namun sekali lagi, praktiknya sangat berbeda dari nilai yang dianut barat; mereka hanya stempel belaka.
Pengadilan dan jaksa
Hukum Cina mencerminkan campuran rumit antara prioritas partai, sistem yang terinspirasi Soviet yang dibentuk setelah tahun 1949, dan undang-undang baru yang disahkan sejak tahun 1979 untuk mengangkat perekonomian negara sejalan dengan masuknya investor asing besar seperti AS dan Eropa.
Namun partai tetap nomor satu. Hukum dipandang sebagai cara untuk mengelola perekonomian dan kehidupan masyarakat, jarang untuk melindungi mereka dari pelanggaran hak-hak individu.
Pembuatan hukum juga rumit. Kongres Rakyat Nasional bertanggung jawab untuk menyusun undang-undang yang meliputi area seperti hak asasi manusia dan perpajakan. Tapi dewan negara dan pemerintah daerah dapat mengatur juga. Bahkan setelah undang-undang dilahirkan, tidak ada jaminan akan dihormati dan ditegakkan.
Keputusan pengadilan adalah sesuatu yang harus dinegosiasikan. Aktivis pro-kemerdekaan Tibet dan pengikut gerakan spiritual Falun Gong tak pernah tahu berapa tahun hukuman yang tepat bagi mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika