REPUBLIKA.CO.ID,BAGHDAD -- Irak membatalkan kesepakatan pembelian senjata Rusia senilai USD 4,2 miliar atau sekitar Rp 42 triliun secara sepihak. Rusia yang selama ini memasok senjata Irak pun menuding AS dalang dibalik pembatalan tersebut.
Kepala Pusat Analisis Perdagangan Senjata Dunia yang berbasis di Moscow, Igor Korotcheno mengatakan, pemerintah Iran memutuskan hubungan jual beli tersebut karena tekanan AS. Pasalnya, jika Irak membeli senjata dari Rusia maka akan membuat AS merasa kehilangan Irak.
"Segera setelah kesepakatan itu diumumkan sebulan yang lalu, saya berfikir AS tidak akan membiarkan Irak membeli senjata dalam jumlah besar dari Rusia. Washington (Pemerintah AS) menganggap hal ini sebagai sebuah skenario yang benar-benar tidak dapat diterima," tuturnya.
Menurut Pakar Militer Rusia tersebut, pembatalan kesepakatan senjata sebelumnya tak pernah dialami Rusia. Sepanjang sejarah perdagangan senjata Rusia, baru kali ini terjadi pembatalan perdagangan. "Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perdagangan senjata Rusia," kata Korotchenko.
Sementara itu, Perdana Menteri Irak Nouri Maliki mengumumkan pembatalan pada Sabtu (10/11)dengan alasan kecurigaan korupsi dalam kesepakatan tersebut. Dugaan tersebut pun saat ini tengah diselediki Irak. "Kami memutuskan untuk meninjau seluruh kesepakatan. Ada penyelidikan yang sedang berlangsung terkait hal ini," ujarnya seperti dikutip BBC.
Namun menurut Korotchenko, alasan korupsi tersebut tak dapat diterima. Alasan korupsi hanyalah penutup alasan sebenarnya, tekanan AS. "Saya tidak melihat ruang lingkup apapun terkait korupsi dalam kesepakatan Irak. Saya yakin ini hanyalah dalih dan alasan yang membenarkan bahwa Washington meberikan tekanan pada Baghdad (Pemerintah Irak)," ujarnya.
Maliki mengatakan pada Oktober lalu, bahwa Irak tak ingin menjadi bagian dari monopoli negara lain. Meski demikian, ia menghadapi kritik dari lawan politik yang mempertanyakan pembelian senjata dari Rusia. Padahal saat itu kesepakan jual beli dengan AS telah ditandatangani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
