REPUBLIKA.CO.ID, Anggota legislator Afghanistan, Seyed Hossein Alemi Balkhi mengecam AS atas larangan yang diberlakukan terkait perjanjian strategis antara kedua negara. Ia juga menyerukan pembatalan perjanjian tersebut.
"Para Dewan Penasehat Nasional (Parlemen) harus membatalkan pakta strategis dan menolak menandatangani perjanjian baru dengan AS," kata Seyed Hossein Alemi Balkhi, Sabtu (10/11), seperti dilaporkan IslamTimes.
Menurut Balkhi, kelalaian AS dan kurangnya perhatian terhadap pakta strategis baru ini menunjukkan perjanjian AS dengan Afghanistan tidak jujur, maka pakta strategis Kabul-Washington harus dibatalkan.
Awal pekan ini, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Afghanistan Janan Mosazai juga mengecam AS atas pelanggaran perjanjian strategis antara kedua negara. Ia juga mengatakan Washington telah melanggar perjanjian dalam banyak kasus.
"Afghanistan berulang kali mengkritik AS karena kurangnya komitmen terhadap isi perjanjian strategis yang ditandatangani antara kedua negara," kata Mosazai dalam konferensi pers mingguannya di Kabul, Senin lalu.
Lebih jauh dia menyebutkan kritik Presiden Afghanistan Hamid Karzai kepada Washington terkait serangan rudal Pakistan terhadap Afghanistan adalah salah satu contoh yang menimbulkan kemarahan Kabul dan ketidakjujuran Washington terhadap pakta keamanan tersebut.
Pada Mei lalu, Presiden Afghanistan Hamid Karzai mengatakan korban sipil yang ditimbulkan oleh NATO meyakinkan negaranya untuk membatalkan pakta strategis yang baru saja ditandatangani dengan Presiden AS Barack Obama pada awal Mei.
Pada Mei, Karzai juga memanggil Jenderal AS John Allen, komandan pasukan NATO di Afghanistan, dan Dubes AS Ryan Crocker ke istana untuk membahas maraknya kematian warga sipil, duri lama dalam hubungan antara Karzai dan pendukung Barat-nya.
"Karzai menandatangani pakta strategis dengan Amerika Serikat untuk menghindari insiden seperti itu (korban sipil) dan jika Afghanistan tidak merasa aman, kemitraan strategis kehilangan maknanya," sebuah pernyataan yang dikeluarkan istana presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika