REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, melakukan pembicaraan panjang dengan Presiden AS, Barack Obama, melalui telepon, Ahad (11/11) malam. Abbas bermaksud meminta dukungan AS dalam peningkatan status Palestina di PBB namun Obama tak menyambut tawaran tersebut.
Juru Bicara Presiden Palestina, Nabil Abu Rdeineh, mengatakan Abbas menelpon Obama secara pribadi Ahad malam. Keduanya kemudian melakukan pembicaraan dalam waktu yang sangat lama. Abbas menyatakan keputusannya untuk mengajukan peningkatan status negara dalam keanggotaan PBB meski AS menyatakan keberatan.
"Presiden Abbas mengatakan alasan dan motif untuk keputusan Palestina mencari status negara sebagai non-anggota di PBB, yakni kegiatan pembangunan pemukiman Israel dan serangan lanjutan Israel terhadap Palestina, serta properti mereka," kata Abu Rdaineh.
Meski telah dipaparkan secara gamblang keinginan Palestina tersebut, Abbas tak mampu mengubah pendapat Obama. Presiden AS tetap berpihak oposisi terhadap usulan Palestina tersebut. "Obama menyatakan oposisi untuk langkah ini," tutur jubir.
Pihak Gedung Putih di Washington pun telah mengumumkan dalam siaran pers bahwa Obama tetap bersikap menentang usulan Palestina. Obama berkomitmen tetap mendukung kesepakatan perdamaian. "Menegaskan kembali oposisi Amerika Serikat terhadap upaya sepihak (Palestina) di PBB.
Dalam diskusi dengan Presiden Abbas, presiden menegaskan kembali komitmennya untuk perdamaian Timur Tengah dan dukungan yang kuat untuk negosiasi langsung antara Israel dan Palestinadengan tujuan dua negara hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan," tutur pernyataan Gedung Putih.
Bersama Israel, AS menentang keras usulan Palestina untuk meningkatkan status di PBB dari negara peninjau menjadi non-anggota di PBB. Kedua negara menentang usulan dengan alasan penyelesaian konflik Israel Palestina hanya dapat dicapai melalui perundingan. Namun perundingan dihentikan Palestina empat tahun lalu karena Israel terus membangun pemukiman di tanah Palestina.
Pihak Israel mengatakan, jika Palestina tetap mendorong PBB dalam upaya tersebut, maka Israel akan membatalkan Protokol Paris. Protokol tersebut merupakan kesepakatan ekonomi antar dua negara yang selama ini menjadi kunci keuangan Palestina yang dilanda krisis ekonomi.
AS pun telah menyatakan dana untuk Palestina dari AS maupun PBB mungkin akan ditiadakan jika Palestina bersikeras meminta peningkatan status di PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika