REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL - Komite parlemen Korea Selatan telah menyetujui hampir tiga kali lipat anggaran khusus untuk mempromosikan kedaulatan Seoul atas kepulauan yang juga diklaim Jepang. Demikian disampaikan para pejabat Korsel, Senin (12/11).
Komite urusan luar negeri pada Jumat menyetujui anggaran senilai 6,2 miliar won (5.7 juta dolar AS), kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korsel kepada AFP.
Anggaran -- yang merupakan peningkatan dari angka tahun ini sebesar 2,3 miliar won-- akan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pemerintah dalam mempromosikan kepemilikan atas kepulauan Dokdo, yang juga di Jepang dikenal sebagai kepulauan Takeshima.
Anggota komite, Chung Moon-hun, mengatakan persetujuan bagi pendanaan lebih banyak itu menandai momen terjadinya kesepakatan "yang jarang, dari kedua belah pihak" antara para kelompok anggota parlemen yang bersaing.
Persengketaan yang telah berjalan puluhan tahun menyangkut kepemilikan kepulauan tersebut pada Agustus lalu memanas setelah kunjungan menghebohkan yang dilakukan oleh Presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak. Tokyo mengatakan bahwa kunjungan --yang pertama kalinya dilakukan oleh seorang presiden dari Korsel-- merupakan provokasi yang disengaja.
Anggaran ini akan digunakan untuk memasang iklan-iklan di luar negeri tentang kepemilikan Seoul terhadap kepulauan Dokdo serta untuk mengumpulkan lebih banyak bukti sejarah guna mendukung klaim wilayah tersebut.
Seoul bersikeras klaim Tokyo atas Takeshima merupakan hal yang keliru dilakukan pada masa pendudukan Jepang terhadap Korsel tahun 1910-1945. Jepang saat ini juga terlibat dalam sengketa terpisah dengan China menyangkut sengketa kepulauan di Laut Cina Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
