REPUBLIKA.CO.ID, ABIDJAN -- Presiden Pantai Gading, Alassane Ouattara membubarkan pemerintah, Rabu (14/11). Pemerintah yang dibubarkan dibentuk pada Maret dan bertugas memulihkan keadaan Pantai Gading pascakrisis politik-militer pada 2010-2011.

"Presiden mengumumkan pembubaran pemerintah pada pagi ini dalam sidang kabinet," kata pihak istana Pantai Gading, Rabu (14/11), seperti dinukil AFP.

Sayangnya, pihak istana negara tidak merinci alasan dibubarkannya pemerintahan tersebut. Kepala kantor kepresidenan, Amadou Gon Coulibaly mengatakan emerintah itu dibentuk 13 Maret, dan dipimpin Perdana Menteri, Jeannot Kouadio Aboussou yang juga menjabat sebagai menteri kehakiman.

Ia adalah anggota partai PDCI, sekutu utama Ouattara. Dalam pemerintah sebelumnya, Ouattara memegang jabatan pertahanan, yang menandakan niatnya untuk mereformasi angkatan bersenjata pascakonflik itu.

Penguasa sebelumnya negara itu, Laurent Gbagbo menolak mundur setelah Outtara, pesaing lamanya, dinyatakan sebagai pemenang Pilpres pada November 2010.

Konflik itu menewaskan sekitar tiga ribu orang sebelum Gbagbo ditangkap. Ia kini menunggu disidangkan di Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag, Belanda. Sejak Ouattara berkuasa, terjadi sejumlah serangan mamatikan di Pantai Gading, yang pemerintah salahkan pada para pendukung Gbagbo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika