REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Perdana Menteri Jepang membubarkan Majelis Rendah untuk pemilihan bulan depan, dalam satu spekulasi politik yang diduga luas akan mencopot partainya yang kini memerintah dari kekuasaan. Perdana Menteri keenam Jepang selama bertahun-tahun berjuang untuk mempertahankan kursi perdana menteri itu bagi partainya.
"Saya ingin mencari mandat dari rakyat," kara Noda kepada media saat dia tiba di kantor Perdana Menteri menjelang sidang kabinet.
Pembubaran itu sendiri mudah, dengan juru bicara Majelis Rendah yang membacakan persiapan undang-undang singkat oleh Perdana Menteri dan disahkan oleh Akihito, kata Kepala Konstitusional Negara. Pertemuan luar biasa kabinet diperkirakan akan diadakan Jumat, 16 Desember, secara resmi akan mengumumkan hari pemilihan umum.
Noda berada di bawah tekanan dalam menyelenggarakan pemilihan umum selama berbulan-bulan dan mengusulkan keputusan pembubaran parlemen awal pekan ini.
Noda mengatur pengamanan sejumlah konsesi dari musuh-musuhnya, kunci dari kesepakatan mereka adalah tagihan defisit pembiayaan yang memungkinkan pemerintah untuk menerbitkan obligasi guna menutupi utannya tahun ini, tanpa Jepang relatif kehabisan uang di akhir bulan ini.
Rancangan Undang Undang Reformasi Pemilu disahkan Majelis Tinggi yang dikuasai oposisi, Jumat (16/11). Angka jajak pendapat yang buruk, kekecewaan pemilih, ketegangan meningkat dengan China, lambatnya pemulihan dari tsunami Maret 2011 dan ekonomi lamban adalah ketakutan Partai Demokrat Jepang (DPJ) atas posisi mereka.
Sejak debat Rabu, jumlah anggota parlemen meningkat. Setelah menguasai hampir dua pertiga dari 480 kursi Majelis Rendah pada 2009, partai telah kehilangan sebagian besarnya, Jumat.
Kepala juru bicara pemerintah Osamu Fujimura membela rekam jejak DPJ, mengatakan bahwa hubungan dengan Amerika Serikat telah menguat selama tiga tahun terakhir. Dia menegaskan upaya telah dilakukan untuk memulihkan tsunami.
"Selain itu, tagihan untuk mereformasi kesejahteraan sosial dan sistem pajak sudah disahkan parlemen," katanya Osamu mengacu pada pemerintahan Noda dan perjuangan keras atas undang0undang yang akan menggandakan pajak penjualan untuk membantu defisit Jepang.
Para pengamat mengatakan tidak ada partai tunggal yang akan menguasai pemerintahan setelah pemilihan, dengan koalisi yang berantakan dari Partai Demokrat Liberal dan pihak alternatif yang lebih kecil hasilnya.
Di usianya yang ke 80, Mantan Gubernur Tokyo Shintaro Ishihara, yang mendirikan Partai matahari, bertemu dengan Wali Kota Osaka Toru Hashimoto, pemimpin partai restorasi yang meluncurkan Partai Pemulihan.
Kantor Berita Kyodo mengutip sebuah sumber yang dekat dengan pihak Hashimoto mengatakan, keduanya akan bertemu lagi untuk membicarakan kesepakatan pada Sabtu, karena mereka melihat adanya penyempitan kebijakan terhadap perbedaan ketiga kutub antara dua partai besar.
"Fokusnya akan berada pada berapa banyak kursi pada kekuatan ketiganya, yang dipimpin Hashomoto, akan mendapatkannya. Mereka mungkin memiliki keseimbangan kekuatan, tergantung pada hasil pemilu," kata Profesor Politik Universitas Hitotsubashi Koji Nakakita di Tokyo.
Dia menambahkan bahwa Partai Demokrat Liberal (LDP) berusaha untuk menopang aliasni New Komeito, yang sentris pengelompokkan Budha. Pasar keuanga telah mulai mempersiapkan pemerintahan LDP yang dipimpin Yen setelah pemimpin Shinzo Abe menyerukan "pelonggaran terbatas oleh Bank of japan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
