REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Terjadinya konflik komunal di negara bagian Rakhine, Myanmar, masih berbekas hingga saat ini. Ribuan korban terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya dan menempati kamp-kamp pengungsian.
Akibat konflik yang terjadi ini, setidaknya sekitar 100 ribu orang harus kehilangan tempat tinggalnya. Pemerintahan Myanmar yang dipimpin Presiden Thein Sein pun mendapatkan sorotan dunia, termasuk Indonesia.
Pemerintah Indonesia menginginkan konflik di Rakhine bisa segera berakhir. "Indonesia sangat ingin sekali menjadi bagian upaya menyelesaikan masalah. Indonesia dinilai sahabat bagi Myanmar," kata Duta Besar Indonesia di Myanmar, Sebastianus Sumarsono, di Yangon, Kamis (16/11).
Menurut Sebastianus, pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri sudah memberikan masukan pada pemerintah Myanmar. Begitu pun, dengan pihak kedutaan besar Indonesia.
Ada solusi yang ditawarkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di Rakhine. "Masalah status kewarganegaraan menjadi salah satunya," kata dia.
Etnis Muslim Rohingya yang terlibat dalam konflik selama ini masih tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar. Padahal, pemerintah Myanmar sudah mempunyai aturan Undang-Undang tentang kewarganegaraan yang keluar pada 1982. Di dalamnya termasuk mengatur mengenai masalah etnis Rohingya ini.
"Saya berharap pemerintah setempat bisa mengimplementrasikan itu. Meskipun, itu tidak mudah dan mungkin dilakukan bertahap," kata Sebastianus.
Menurut Sebastianus, pemerintah Myanmar sudah berjanji untuk mengurus masalah kewarganegaraan etnis Rohingya ini. Ia berpendapat, mata dunia akan lebih terbuka andai pemerintah Myanmar segera mengimplementasikan janjinya.
Hanya saja, menurut Sebastianus, peran pemerintah Indonesia hanya bisa sebatas memberikan masukan. "Ini merupakan tugas penuh pemerintah Myanmar. Mereka yang lebih tahu apa yang terjadi di negaranya," katanya.
Sebastianus berharap pemerintah Myanmar bisa segera mengatasi permasalahan di negara bagian Rakhine. Ia menginginkan konflik komunal yang terjadi akan segera berakhir.
Sebastianus juga menginginkan pemerintah Myanmar mempunyai solusi yang baik bagi kedua pihak yang terlibat. Baik bagi Muslim Rohingya, maupun etnis Buddha Rakhine. "Kami berharap penyelesaiannya akan adil," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika