REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis berencana mengirimkan bantuan senjata kepada oposisi Suriah untuk melawan rezim Bashar Al-Assad. Jika rencana tersebut dilakukan, maka Perancis terancam pelanggaran hukum internasional mengingat diterapkannya embargo senjata kepada Suriah.
Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius mengatakan, pihaknya berencana mengirimkan bantuan senjata menyusul pengakuan Prancis atas koalisi oposisi Suriah. Meskipun demikian, tak dirinci jumlah ataupun jenis senjata tersebut.
Menurut Fabius, Prancis pun tak dapat bertindak tanpa koordinasi dengan Eropa. "Saat ini ada embargo senjata sehingga tak ada senjata yang dikirim dari Eropa. Pertanyaannya pastilah meningkatkan senjata pertahanan diri, tapi hal ini tidak dapat dilakukan tanpa koordinasi antara negara Eropa," tuturnya.
Oleh karena itu, kata Fabius, Prancis akan meminta Uni Eropa untuk menghapuskan embargo senjata Suriah. Embargo yang melarang distribusi senjata baik keluar maupun masuk negara Suriah tersebut dinilai Perancis merugikan oposisi. Pasalnya, oposisi terus diserang militer Assad yang memiliki peralatan perang.
"Kami tidak boleh memiliterisasi konflik. Tetapi itu jelas tidak dapat diterima bahwa terdapat zona kebebasan dan mereka dibom rezim Presiden Bashar Al-Assad. Kami harus menemukan keseimbangan yang pas," tuturnya.
Pihak Uni Eropa menyatakan, sanksi embargo terhadap Suriah tersebut akan dibahas dalam pertemuan 19 November mendatang. Keputusan penghapusan embargo harus keluar dari suara bulat anggota. "Tak ada proposisi yang akan diperiksa. Kami masih dalam proses awal. Namun ada kesulitan parktik yang besar dalam pengangkatan embargo senjata," ujar seorang pejabat senior Uni Eropa.
Selain meminta kepada Uni Eropa, Perancis juga tengah mendiskusikan embargo senjata tersebut dengan pemerintah Rusia dan utusan PBB untuk Suriah Lakhdar Brahimi. Rusia yang merupakan sekutu Assad menentang keras upaya Perancis untuk membuka pasokan senjata bagi oposisi.
Embargo senjata terhadap Suriah berakhir 1 Desember, namun Uni Eropa memperpanjang masa embargo dengan tambahan 12 bulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika