REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Presiden Myanmar Thein Sein mengecam aksi kekerasan sektarian yang menewaskan banyak orang dan berjanji akan menangani keluhan-keluhan, kata Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-moon dalam satu pengumuman.

Presiden itu membuat pernyataan itu dalam sepucuk surat kepada Ban di mana ia mengatakan para pelaku kerusuhan di negara bagian Rakhine akan diadili, kata juru bicara PBB Martin Nesirky.

Surat itu, yang antara lain berisikan satu kecaman yang sangat keras Thein Sein terhadap aksi kekerasan itu, dikirim saat presiden yang reformis itu menghadapi kecaman dari PBB dan negara-negara Muslim menyangkut perlakuannya terhadap warga Rohingya yang Muslim dan tidak memiliki kewarganegaraan itu.

"Dalam surat itu presiden mengecam "tindakan krimiil unsur-unsur dalam negaranya yang menyebabkan aksi kekerasn yang tidak berprikemanusiaan yang menyababkan banyak korban jiwa, kehancuran properti dan membuat banyak keluarga terlantar di Negara Bagian Rakhine," kata Nesirky.

"Ia berjanji akan menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan norma hukum."

Lebih dari 100.000 orang terlantar di Myanmar sejak Juni akibat dua aksi kekerasan di Rakhine antara warga Rohingya dan Buddha. Puluhan orang tewas di kedua pihak dan ribuan rumah dibakar.

Thein Sein mengatakan "apabila emosi kedua pihak mereda" pemerintahnya siap "menangani dimensi politik koflik itu, mulai dari permukiman penduduk yang terlantar sampai pada pemberian status kewarganegaraan," kata juru bicara PBB itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika