REPUBLIKA.CO.ID, DJIBOUTI - Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada Sabtu mengimbau masyarakat dunia melindungi umat Muslim di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang dilanda kerusuhan, dari "genosida" saat Presiden AS Barack Obama bersiap melakukan kunjungan bersejarah ke negara itu.
"Kami berharap Amerika Serikat menyampaikan pesan kuat kepada pemerintah Birma, sehingga mereka melindungi kaum minoritas, dan yang terjadi di sana adalah genosida," kata Menteri Luar Negeri Djibouti Mahmoud Ali Youssouf, pejabat ketua Organisasi Kerjasama Islam.
"Kami mengatakan hal-hal bagaimana sebenarnya mereka, kami percaya bahwa Amerika Serikat dan lainnya ... negara-negara ... harus bertindak cepat untuk menyelamatkan kaum minoritas yang diserahkan kepada kebijakan menindas dan genosida," katanya pada akhir pertemuan para menteri luar negeri OKI di Djibouti.
Dua wabah kekerasan utama terjadi di Rakhine sejak Juni antara masyarakat Muslim dan Buddhis dan telah menewaskan 180 orang serta lebih dari 110.000, sebagian besar dari mereka Muslim Rohingya, mengungsi dan berdesakan dalam tenda-tenda darurat.
Pasukan keamanan juga dituduh melakukan pelecehan terhadap kaum minoritas. Sekretaris Jenderal OKI Ekmeleddin Ihsanoglu dari Turki juga mendesak menghentikan apa yang ia sebut "pembersihan etnis" Rohingya, yang dianggap kelompok minoritas yang paling dianiaya di dunia oleh PBB.
"Kami ingin masyarakat internasional segera bertindak untuk menghentikan pembersihan etnis itu," katanya.
OKI yang beranggotakan 57-negara memutuskan pada pertemuan puncak Agustus di Mekkah untuk mengangkat masalah itu di depan Majelis Umum PBB.
Obama, Senin, akan menjadi presiden AS pertama yang akan mengunjungi Myanmar - yang sebelumnya dikenal sebagai Burma - dalam perjalanan singkat tapi sangat simbolik. Ia berharap akan mendorong reformasi lebih besar di negara yang pernah terisolasi itu.
Menjelang kunjungan, Presiden Myanmar Thein Sein mengatakan Sabtu bahwa kerusuhan komunal menghambat reformasi negara dan menyebabkan ia "kehilangan wajah" di panggung dunia.
Pada Oktober, Thein Sein memblokir OKI untuk membuka kantor di negaranya, menyusul aksi unjuk rasa terhadap upaya organisasi untuk membantu warga Muslim Rakhine.
Sekitar 800 ribu Rohingya di Myanmar, yang berbicara bahasa yang sama dengan yang diucapkan di tenggara Bangladesh, dianggap sebagai imigran gelap oleh pemerintah dan banyak etnis Burma.
Pemerintah reformis Myanmar berada di bawah tekanan untuk memberi mereka status hukum di bawah pengawasan internasional dengan peringatan bahwa konflik itu mengancam transisi demokrasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika