REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon pada Jumat menyambut langkah-langkah kepemimpinan Myanmar untuk mengatasi kekerasan di negara bagian Rakhine sebagai tindakan yang tepat.

Sekjen PBB menerima surat dari Presiden Myanmar, Thein Sein. Dalam surat itu, presiden mengutuk tindakan kriminal di negaranya yang menyebabkan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa, perusakan harta benda, dan pengungsian di negara bagian Rakhine.

Hal itu, menurut laporan Xinhua, disampaikan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Ban di New York. Dalam surat itu, Thein Sein berjanji menangani para pelaku sesuai dengan aturan hukum.

Serangkaian kerusuhan terbaru di negara bagian Rakhine, yang terulang selama lebih dari sepekan sejak 21 Oktober, telah menyebabkan lebih dari 32.231 orang kehilangan tempat tinggal. Korban tewas telah diperbarui menjadi 89 orang dengan jumlah yang terluka berada menjadi 136 pada 30 Oktober.

Selama kerusuhan, 5.351 rumah dibakar oleh pembakar di samping 14 bangunan keagamaan dan delapan pabrik beras. Dalam suratnya, menurut pernyataan itu, Presiden Myanmar juga mencatat bahwa jika keadaan telah mereda di semua sisi, pemerintahnya siap untuk mengatasi dimensi politik kontroversial.

Pemerintah, kata dia, juga mulai pembenahan dari pemukiman kembali penduduk yang mengungsi untuk pemberian kewarganegaraan, serta untuk melihat masalah jangka panjang lainnya. Selain itu, presiden menggarisbawahi komitmen pemerintah Myanmar untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan dari individu dan masyarakat di daerah bencana negara bagian Rakhine, dan mencari bantuan internasional serta kerja sama yang lebih luas dalam hal ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika