REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa (UE) kemungkinan besar tak akan akui koalisi oposisi Suriah yang baru terbentuk sebagai wakil rakyat Suriah. Negara-negara Eropa tersebut akan mengikuti langkah Prancis yang telah memberikan pengakuan bahkan berencana memberikan bantuan kepada koalisi.

Hal tersebut disampaikan para diplomat negara Eropa. Menurut mereka, menteri luar negeri anggota UE dijadwalkan bertemu untuk melakukan perundingan terkait Timur Tengah, Senin (19/11).

Konflik Suriah dan perang Gaza-Israel menjadi isu yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.Terkait konflik Suriah, diplomat mengatakan UE nampaknya memilih sikap tak akui koalisi oposisi. Padahal, selama ini UE terus menyerukan persatuan gerakan di Suriah dalam menggulingkan rezim Bashar Al-Assad. Namun, UE enggan memberikan pengakuan penuh terhadap kelompok sebagai wakil sah satu-satunya rakyat Suriah.

Sebelumnya, satu negara anggota UE, Prancis telah menyatakan tegas pengakuan terhadap koalisi nasional Suriah. Bahkan Presiden Prancis Francois Hollande mengakui koalisi sebagai wakil tunggal rakyat Suriah. Menteri Luar Negeri Prancis pun tengah membahas kemungkinan bantuan pasokan senjata kepada oposisi.

Sementara negara Barat lain belum menentukan sikap. Mereka masih dirundung kekhawatiran akan keterlibatan kelompok Islam radikal di dalam oposisi Suriah. Kelompok tersebut, dinyatakan penyelidik PBB, telah melakukan kejahatan perang.

Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, pun mengatakan pada Jumat lalu bahwa Inggris masih perlu mengetahui rencana koalisi oposisi sebelum meberikan pengakuan mereka. Ke-27 negara anggota UE dikabarkan akan tetap mendukung oposisi, namun belum dapat memberikan pengakuan penuh. Meski demikian, embargo senjata terhadap Suriah masih tetap berlaku dan tak akan dihapuskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika