REPUBLIKA.CO.ID, LONDON--Mahmoud Abbas kembali melanjutkan upaya peningkatan status Palestina di Majelis Umum PBB, setelah sebelum sempat terhenti akibat konflik Gaza. Menanggapi itu Israel mengeluarkan ancaman.\
Negara zionis itu menyatakan bila Palestina tetap mengajukan permintaan tersebut ke PBB maka perjanjian Oslo tahun 1993 yang terjalin antara Israel dan Palestina akan dibatalkan dan tak akan berlaku lagi.
Meski demikian, Inggris mulai menunjukkan keberpihakan pada Palestina. Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague menyerukan para pemimpin AS untuk mencari solusi bagi konflik Israel-Palestina. Menurut Hague, AS sangat berperan penting dalam konflik kedua negara mengingat AS memiliki pengaruh besar pada Israel.
"AS perlu menunjukkan kepemimpinan yang diperlukan dalam beberapa bulan mendatang karena pengaruhnya penting dengan Israel. Ini adalah waktu untuk upaya besar pada proses perdamaian Timur Tengah. Kami datang ke kesempatan terakhir, mungkin, untuk solusi dua negara dalam keberhasilan penyelesaian konflik Israel-Palestina," ujarnya seperti dikutip BBC.
Sementara itu, Delegasi Palestina di Uni Eropa, Leila Shahid mengatakan Inggris memiliki tanggung jawab sejarah untuk mendukung upaya Palestina mendapat peningkatan status di PBB.
Meski demikian, menurutnya, Inggris, sebagaimana beberapa negara Eropa lain, termasuk Jerman dan spanyol, belum memutuuskan apakah akan mendukung usulan Abbas ataukah akan abstain saat pemungutan suara Kamis esok.
Shahid mengatakan Inggris tak dapat menutup mata atas apa yang telah terjadi saat Arab Spring. Demokrasi telah diusung di negara Timur Tengah, namun Palestina masih dalam kondisi dijajah.
"Setelah semua yang terjadi saat Arab Spring, Inggris mendukung demokrasi di Libya, Suriah dan Mesir. Tapi membiarkan Palestina terus dibawah pendudukan, ujarnya.
Inggris, imbuhnya, adalah negara yang sangat penting di Timur Tengah, ia memiliki hubungan perdagangan yang luas dan David Cameron (PM Inggris) harus tahu resiko publik Arab jika mereka tidak mendukung Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika