REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia seharusnya tidak hanya menjalin hubungan dengan Fatah, dalam hal ini otoritas Palestina. Sebab, situasi saat ini memperlihatkan ada kesepahaman antara Hamas dan Fatah.
Hal itu diutarakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi, kepada ROL di Jakarta, Selasa (27/11).
Menurut, Kiai Muhyiddin, kunjungan kerja Komisi I DPR ke Gaza, merupakan momentum pendekatan Pemerintah Indonesia terhadap Hamas. Ini dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan dan dukungan terhadap Hamas.
"Tentunya, kita harus seimbang dalam memberikan dukungan," kata dia.
Kiai Muhyiddin mengungkap dimasa lalu, Pemerintah Indonesia lebih menjalin hubungan dengan Fatah, itu karena status Mahmoud Abbas sebagai otoritas resmi Palestina. Jadi, pemerintah tentu menggunakan jalur resmi berhubungan dengan Palestina, dalam hal ini Fatah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
