REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA --- Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengabulkan permintaan Turki untuk membangun sistem pertahanan baru di perbatasan Turki-Suriah. NATO mengatakan akan mengabulkan permintaan tersebut dan menegaskan akan memegang kendali rudal-rudal yang diminta.
''Tentu saja, mereka (Turki) anggota dari kami (NATO),'' Kepala NATO Anders Fogh Rasmussen mengatakan demikian seperti dilansir, Today Zaman, Selasa (27/11).
Dia menambahkan akan mewujudkan permintaan tersebut beberapa hari mendatang. Menurutnya tidak ada keraguan bagi anggota pakta dan aliansi untuk mengambil langkah pasti memberikan perlindungan dan keamanan bagi Turki. Eksekusi permohonan jelas dia hanya sedang menunggu ahli militer NATO dan pejabat Turki. ''Mereka sedang menentukan situs-situs terbaik untuk rudal-rudal tersebut,'' komandan tersebut menerangkan.
Perdana Menteri Reccep Tayyip Erdogan mendesak agar Rudal Patriot PAC-3 segera tertanam di sepanjang 900 kilo meter perbatasan Turki dan Suriah. Lobi tersebut sudah digencarkan Ankara sejak sepekan lalu. Dan meyakinkan pendanaan pertahanan tersebut berasal dari keuangan negaranya sendiri.
Erdogan meyakini eskalasi militer di Suriah akan berdampak fatal ke negara-negara tetangga. Apalagi lanjut dia, kesedian rezim Presiden Bashar Al-assad tidak menandakan adanya kemauan hengkang dari tampuk kekuasaan. Perlawanan hebat dari kelompok opoisi juga semakin memicu meluasnya zona serangan.
September lalu militer rezim mewaskan beberapa orang sipil Turki di perbatasan setelah mortir dari arah Suriah menghantam wilayah Turki. Rencana perdana menteri ini ditentang oleh negara-negara di kawasan dan sekutu Suriah, utamanya Iran dan Rusia. Rusia mengecam rencana tersebut dan hanya akan membuat kondisi Damaskus semakin horor, dan memperdalam krisis kedua negara.
Sementara itu Menteri Pertahanan Turki, Ismet Yılmaz, di kesempatan terpisah membenarkan akan terealisasinya rencana tersebut. Kata dia aliansi pertahanan punya tanggung jawab untuk memegang kendali atas rudal-rudal tersebut. Tetapi dia menambahkan kendali tersebut tetap dibawah sistem pemerintahan di Ankara. Berbeda, Wakil Ketua dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AK-P) Husein Celik menegaskan bahawa kendali seutuhnya berada di pemerintahan Turki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika