REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra dinyatakan aman dari mosi tak percaya di Parlemen, Rabu (28/11). Keputusan tersebut dihasilkan setelah melewati banyak perdebatan terkait korupsi dalam program beras pemerintah serta anggaran pengelolaan banjir dan militer negara.
Perdebatan berlangsung tiga hari pasca pengunjuk rasa melakukan aksi menuntut penggulingan pemerintah Yingluck. Isu korupsi menjadi alasan tuntutan penggulingan tersebut.
Pada Rabu lalu, bentrok terjadi antarr pengunjuk rasa dan aparat kepolisian. Aparat menembakkan gas air mata dan menangkap 138 demonstran karena dianggap melanggar UU Keamanan.
Menyusul tuntutan para demonstran tersebut, parlemen pun mengadakan pertemuan, Ahad. Setelah perdebatan sengit tiga hari hingga Rabu, oposisi di parlemen kalah dalam perdebatan.
Sebanyak 159 dari 308 anggota parlemen mendukung kekuasaaan Yingluck. Pihak oposisi Partai Demokrat menyalahkan Yingluck atas kondisi Thailand yang terancam kehilangan posisi sebagai eksportir beras nomor satu di dunia.
Pemerintahan Yingluck diduga melakukan korupsi dalam program beras negara. Program tersebut mewajibkan pemerintah membayar petani dengan harga lebih tinggi dari harga pasar.
"Perdana menteri telah gagal untuk memimpin negara ini seperti yang dijanjikan. Dia memungkinkan adanya tindak korupsi. Dia juga memungkinkan orang luar untuk mempengaruhi dan mengendalikan pemerintahannya," ujar pihak oposisi dari Partai Demokrat, Jurin Laksanavisit saat perdebatan seperti dikutip AFP.
Selain isu pangan, Yingluck bersama jajaran menterinya pun diduga melakukan penyimpangan dalam anggaran pengelolaan banjir negara pada proyek pengerukan kanal. Mereka juga diduga melakukan korupsi pada pengadaaan suplai sistem tempur di dua angkatan laut Thailand.
Kepada parlemen, Yingluck mengatakan program beras tersebut telah memberikan manfaat langsung bagi petani dan membantu kenaikan harga beras Thailand. Dia mengatakan, pihaknya pun akan menerapkan sistem teknologi informasi dan menggunakan kamera pengintai untuk mencegah korups
Ikuti Whatsapp Channel Republika