REPUBLIKA.CO.ID, MALI --- Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memberikan restu kepada Uni Afrika (UA) untuk mengantisipasi kekacauan di Mali. Pengerahan pasukan militer bersama menjadi satu jawaban untuk meredam konflik di negara tersebut.

Sekertaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon mengatakan dukungan kali ini tidak bersifat materi dan operasional. Internasional memilih untuk menyerahkan semua keputusan dan jalan keluar kepada para pemimpin di benua tersebut. Hanya saja, dia menegaskan dukungan tersebut bersyarat.

"Kita sebenarnya bisa lebih fokus dengan memulai forum dialog politik. Semuanya harus terlibat secara luas dan inklusif,'' ungkap Ban dilansir BBC Kamis (29/11).

Operasi kali ini menurut Ban adalah langkah pahit untuk mempertahankan Mali dari kerapuhan politik.  Ban mengakui pelanggaran dan kejahatan kemanusian sangat mungkin terjadi dalam operasi militer kali ini, dan hal itu justru akan memperburuk situasi.

"Ini yang menjadi bahasan mendasar dan belum menemukan jawaban.'' Jelas dia. Akan tetapi menurut dia kehendak UA untuk membantu Mali keluar dari perangkap peperangan adalah persoalan yang tidak kalah pentingnya.

Forum Masyarakat Ekonomi Afrika Barat (ECOWAS) bulan lalu, mengambil langkah invansi militer terhadap kelompok garis keras Tuareg di Mali Utara. Para pemimpin forum tersebut bermaksud mengembalikan keutuhan wilayah Mali yang direbut paksa oleh separatis dalam pemberontakan Bamoko awal tahun kemarin.

Kelompok ini adalah afiliasi garis keras Al-qaeda di kawasan Afrika. Perbedaan agama menjadi faktor utama perebutan wilayah tersebut, dan menghendaki kemerdekaan di wilayah-wilayah Islam. Internasional mendesak agar persoalan keamanan di Mali terselesaikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika