REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel akhirnya merasa lelah untuk terus menentang usulan peningkatan status Palestina di dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Sikap Israel tersebut menyusul banyaknya dukungan internasional yang terus mengalir atas usulan Palestina yang akan dibahas adalam sidang Majelis Umum PBB, Jumat (30/11) besok.
Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert tanpa diduga menyatakan sikap pro pada usulan Palestina untuk meningkatkan status keanggotaan di PBB. Ia mengatakan, permintaan Palestina tersebut sangat senada dengan solusi dua negara yang selama ini diwacanakan kedua negara.
"Oleh karena itu, saya tidak melihat ada alasan untuk menentangnya," ujarnya seperti dikutip The Daily Beast.
Padahal sebelumnya, pihak Israel menentang keras usulan tersebut bahkan mengancam akan melanggar kesepakatan Oslo yang terjalin antara Israel dan Palestina. Negara zionis khawatir dengan peningkatan status di PBB, Palestina akan bergabung di Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC).
Dengan bergabung di ICC, Palestina dikhawatirkan akan menuntut Israel atas kejahatan perang. Olmert bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menjalin perundingan perdamaian dua negara pada tahun 2007 dan awal tahun 2009.
Namun keduanya tak pernah menghasilkan kesepakatan apapun. Jalan negosiasi justru terputus setelah Palestina menentang Israel yang terus membangun pemukiman di kawasan Palestina.
Bersama AS, Israel sebelumnya sangat giat mengkampanyekan pencegahan pemungutan suara untuk status Palestina di Majelis Umum PBB. Israel fokus pada kekuatan Eropa terhadap suara untuk kenaikan status Palestina.
Namun upaya Israel gagal, beberapa negara eropa seperti Perancis dan Jerman telah mengumumkan dukungan. Bahakan Inggris pun diindikasi akan memberikan suara yang sama.
Adapun sikap AS masih menunjukan pertentangan di detik terakhir sebelum pemungutan suara Majelis Umum PBB Jumat besok. Wakil Menteri Luar Negeri AS William Burns menyatakan seruan pada Presiden Palestina Mahmoud Abbas agar menghentikan upaya peningkatan status.
"Kami menjanjikan bahwa Presiden Barack Obama akan kembali terlibat sebagai mediator tahun 2013 jika Abbas meninggalkan upaya kenegaraan," ujarnya.
Namun Abbas segera menolak permintaan AS tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika