REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- Indonesia menyambut hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis di New York, yang menetapkan Palestina sebagai "negara peninjau" dan bertekad membantu perjuangan Palestina menjadi negara anggota penuh badan dunia beranggotakan 193 negara itu.
"Keputusan ini merupakan peristiwa sangat penting dalam rangka mewujudkan prinsip two-state solution, yaitu negara Palestina dan Israel hidup berdampingan secara damai," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ketika ditemui di Markas Besar PBB, New York, seusai mengikuti SMU-PBB.
Sidang yang diikuti Marty itu baru saja mengesahkan permohonan Palestina sebagai Negara Peninjau melalui pemungutan suara dengan hasil: 138 negara --termasuk Indonesia-- menyetujui, sembilan negara menolak dan 41 lainnya menyatakan abstain.
Keputusan itu merupakan peningkatan dari status Palestina sebelumnya di PBB, yaitu hanya sebagai "entitas peninjau" yang diwakili oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Dengan pengesahan hari Kamis, Palestina diakui sebagai sebuah negara oleh masyarakat internasional dan memiliki hak untuk berperan aktif dalam seluruh organ-organ PBB.
Indonesia merupakah salah satu sponsor bersama 63 negara yang mengajukan Resolusi Majelis Umum PBB untuk memberikan status Negara Peninjau non-anggota PBB ("non-member observer state").
"Alhamdulillah upaya kita bersama memberikan hasil optimal dalam keberhasilan Palestina sebagai negara peninjau pada PBB. Namun tentu pekerjaan belum selesai," kata Marty.
"Ke depan, kita akan terus bekerja sama dengan negara-negara lainnya agar Palestina menjadi negara anggota penuh PBB," tambahnya.
Seiring dengan peningkatan status Palestina di PBB, ujar Marty, Indonesia berharap masyarakat internasional bisa menekan Israel untuk segera menghentikan berbagai tindakan yang melanggar hukum internasional di wilayah Palestina yang mereka duduki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
