REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Iran menegaskan akan berhenti memberi akses kepada pemeriksa PBB dan bahkan keluar dari Kesepakatan Anti-Penyebaran Nuklir (NPT) jika instalasi nuklirnya diserang, kata duta besar Iran untuk Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Jumat (30/11).
Ali Asghar Soltanieh menyatakan serangan militer akan mengarah kepada mosi di Parlemen guna mendesak pemerintah agar menghentikan akses buat pemeriksa PBB dan menarik diri dari NPT.
Ia juga menegaskan serangan militer tak bisa menghentikan pengayaan uranium Iran, sebab Teheran telah mampu memproduksi sendiri semua komponen mesin sentrifugal.
Sebelumnya Gerakan Non-Blok (GNB) dalam pernyataannya mendukung kegiatan damai nuklir Iran dan menyambut pembicaraan mendatang antara Republik Islam Iran dan IAEA di Teheran untuk mencapai modalitas baru.
Duta Besar Ali Asghar Soltanieh sebagai kepala Cabang GNB-Wina membacakan pernyataan GNB itu di pertemuan Dewan Gubernur IAEA pada Kamis.
Pada pertemuan Dewan Gubernur IAEA di Wina, Kamis (29/11), Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano mengatakan bahwa ia mengharapkan Iran dan IAEA akan mencapai kesepakatan mengenai rencana modalitas baru yang diusulkan oleh Teheran, untuk membantu menyelesaikan sengketa nuklir Iran.
IAEA sepenuhnya bertekad untuk mengadakan dialog dengan Iran sebagai alasan untuk mengatasi masalah tersebut melalui jalur diplomatik, kata Amano.
Dalam kesempatan lain Wakil Menteri Menteri Luar Negeri Iran Urusan Hukum dan Hubungan Internasional Mohammad Mehdi Akoundzadeh dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov membahas program nuklir Iran dalam pertemuan mereka di Moskow, Kamis.
Kedua pihak bertukar pandangan secara terperinci mengenai status program nuklir Iran dan prospek perundingan mendatang antara Teheran dan Kelompok 5+1 --lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika