REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO--Kementerian Luar Negeri Mesir telah memanggil duta besar Israel untuk Kairo sehubungan dengan rencana pembangunan permukiman Yahudi di Jerusalem Timur dan Tepi Barat Sungai Jordan, kata kantor berita resmi Mesir, MENA, Selasa (4/12).

Tindakan Kairo itu dilakukan sehari setelah Sekretaris Jenderal Liga Arab Nabil Al-Arabi, Senin (3/12), mendesak Dewan Keamanan PBB "agar melakukan tindakan guna mencegah kebijakan permukiman Israel.

"Keputusan pemerintah Israel untuk memperluas permukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur adalah tindakan peningkatan setelah PBB mengakui Palestina sebagai negara pengamat non-anggota," kata Al-Arabi sebagaimana dilaporkan Xinhua, Rabu pagi.

Ia menambahkan tindakan semacam itu secara negatif mempengaruhi upaya yang dilancarkan masyarakat internasional untuk mewujudkan perdamaian di wilayah tersebut.

Pada Jumat (30/11), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana untuk membuat 3.000 unit rumah baru di Tepi Barat, Jerusalem Timur dan wilayah kontroversial E1 --yang menghubungkan keduanya, sehingga menghalangi penyatuan wilayah bagi Negara Palestina pada masa depan.

Kendati ada kecaman dari banyak negara terhadap tindakan itu, Kementerian Dalam Negeri Israel pada Senin malah menyatakan kementerian tersebut sedang bekerja untuk mempercepat proses pembangunan 1.700 rumah baru di permukiman Ramat Shlomo di Jerusalem timur-laut, sehingga memicu kontroversi lebih jauh.

Kegiatan pembangunan permukiman membuat pembicaraan perdamaian antara Israel dan Palestina berhenti pada 2010.

Israel sekarang juga menghadapi kecaman karena melakukan tindakan penghukuman lain yang diumumkannya pada Ahad (2/12), yaitu menahan lebih dari 100 juta dolar AS dari hasil pembayaran pajak yang dikumpulkannya buat Pemerintah Otonomi Nasional Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika