REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- Perserikatan Bangsa Bangsa mendesak partai-partai politik di Yaman untuk memulai dialog nasional, dan memperingatkan bahwa pemerintah transisi kini berada di bawah ancaman. Dialog nasional itu, diharapkan PBB dapat menghasilkan konstitusi baru dan pemilihan umum.
Selama ini, PBB menengahi kekuatan transisi yang sebelumnya menggulingkan Presiden Ali Abdullah Saleh yang berkuasa selama tiga dekade. "Kekuatan transisi kini terancam oleh mereka yang masih belum memahami bahwa perubahan sekarang harus terjadi," kata utusan PBB untuk Yaman Jamal Benomar kepada Dewan Keamanan, seperti dilansir AFP, Rabu (5/12).
Dia memperingatkan bahwa para penentang dialog itu tertarik untuk menghambat transisi ini dan untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakstabilan. "Banyak rakyat Yaman mengharapkan Dewan Keamanan PBB untuk mengawasi dengan cermat mengenai tindakan mereka dan untuk menahan mereka yang bertanggung jawab," tambah Benomar.
Utusan itu mendesak pemerintah Yaman untuk mengambil tindakan membangun kepercayaan untuk mengatasi keluhan dari orang-orang selatan" dan dengan demikian menyediakan kondisi yang bisa mendorong perundingan. Konferensi nasional dialog, awalnya dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November. Namun, rencana itu ditunda setelah faksi-faksi dalam Gerakan Selatan, menolak untuk bergabung dengan pembicaraan.
Setelah Yaman Utara dan Selatan bersatu pada tahun 1990, bagian selatan memisahkan diri pada tahun 1994. Langkah ini memicu perang saudara singkat yang berakhir dengan daerah itu dibanjiri oleh pasukan Yaman Utara.
Benomar bertemu dengan para pemimpin Gerakan Selatan di Kairo baru-baru ini untuk mendorong mereka berpartisipasi dalam dialog nasional. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon yang mengunjungi Sanaa bulan lalu menjanjikan bantuan teknis dan logistik dari badan dunia itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
