Ahad 09 Dec 2012 19:09 WIB

PBB Lanjutkan Misi Perubahan Iklim di Protokol Kyoto

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Dewi Mardiani
Markas PBB di New York (ilustrasi)
Foto: UN.ORG
Markas PBB di New York (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA --- Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sepakat melanjutkan misi perubahan iklim melalui Protokol Kyoto (1997) yang berakhir tahun ini. Perpanjangan adalah satu langkah PBB untuk mewajibkan negara-negara maju mengurangi emisi karbon.

Beberapa negara menolak melanjutkan traktat tersebut. Rusia dan Belarus juga Ukraina mengatakan memiliki hak untuk tidak terikat dan mengajukan banding atas protokol yang akan diperbaharui tahun mendatang. Sementara negara-negara Uni Eropa setuju dengan protokol baru tersebut.

Uni Eropa bersama Australia adalah penyumbang 15 persen pembuangan emisi karbon global. Amerika Serikat (AS), Jepang dan Kanada mengelak dari kecaman internasional, karena menolak beberapa perjanjian baru dalam regenerasi Protokol Kyoto kali ini.

Negara berkembang menuntut negara-negara maju merealisasikan tanggung jawab di bawah Protokol Kyoto untuk mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca di negara-negara dengan industri maju. Mereka menghendaki adanya pembatasan baru untuk mengurangi pengeluaran emisi yang lebih besar mencapai 40 persen.

Mereka juga menegaskan perlu untuk memberikan bantuan keuangan dan transformasi teknologi kepada negara-negara miskin untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan mengatasi pemanasan global. Protokol Kyoto menyatakan keharusan negara-negara maju membantu dengan memberikan kompensasi senilai seratus miliar dolar AS.

Nilai tersebut meningkat dari 30 miliar dollar AS dalam periode 2010-2012. Namun tekanan dan resesi ekonomi di negara-negara industri belum menyepakati jadwal pemberian Dana Perubahan Iklim tersebut. Beberapa negara bahkan tidak menyetujui adanya kompensasi.

Washington Post mengatakan AS menolak semua ide yang mengarah pada pemberian kompensasi. AS hanya akan mengurangi sebesar 17 persen menuju tahun yang sama. Dikatakan angka tersebut meningkat sejak 1990 jika dibandingkan negara-negara maju lainnya.

AS mengatakan agar PBB membentuk lembaga baru dengan mekanisme internasional untuk mengatasi perubahan iklim. Sedangkan, menurut laporan BBC, Uni Eropa memilih berkomitmen mengurangi 20 persen pembuangan emisi karbon, dan bersedia mengurangi ke level yang lebih tinggi jika negara maju lainnya melakukan langkah serupa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement