REPUBLIKA.CO.ID, GAZA, PALESTINA -- Ketua Hamas yang berada di pengasingan, Khaled Meshaal meninggalkan Jalur Gaza, Senin (10/12) sesudah kunjungan pertama bersejarah ke daerah kecil kantong Palestina itu. Demikian disampaikan juru bicara kementerian dalam negeri.
"Abu Walid (Meshaal) meninggalkan Jalur Gaza melalui pintu Rafah pada sore ini setelah kunjungan bersejarahnya," kata Islam Shahwan kepada kantor berita Prancis AFP, mengacu pada perlintasan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir.
Ia tiba di Gaza pada Jumat untuk mengikuti perayaan menandai 25 tahun gerakan itu berdiri, mencium tanah saat menyeberang ke jalur kecil pantai tersebut untuk kunjungan empat hari.
Dalam kunjungan itu, ia bersumpah tidak akan menyerahkan satu inci pun wilayah Palestina atau mengakui Israel dan menyerukan rujuk antara Hamas dengan gerakan pesaingnya, Fatah, yang menguasai pemerintah Palestina berpusat di Tepi Barat.
Kunjungan itu terjadi hanya dua pekan setelah gencatan senjata tengahan Mesir, yang mengakhiri pertempuran berdarah delapan hari dengan Israel, yang menewaskan 174 warga Palestina dan enam warga Israel.
Gerakan Fatah Presiden Palestina Mahmud Abbas, Ahad (9/12) menyambut tanggapan pesaing, ketua Hamas Khaled Meshaal tentang perlu upaya baru untuk rujuk.
Azzam Ahmed dengan mengutip pernyataan Abbas mengatakan kepada AFP, partai itu sangat menyambut pidato Khaled Meshaal, yang sangat baik atas masalah perpecahan Palestina.
"Pidato tentang satu presiden bagi rakyat Palestina itu, dan satu pemerintah serta satu hukum; kami sangat setuju dengannya atas masalah tersebut, yang merupakan pokok perjanjian rujuk, yang ditandatangani Fatah dan Hamas serta unsur lain untuk mengakhiri perpecahan," bebernya.
Meshaal mengatakan, "Kami adalah pemerintah tunggal, rujukan tunggal, dan rujukan kami adalah PLO, yang kami ingin bersatu."
Ia merujuk pada Organisasi Pembebasan Palestina pimpinan Abbas, yang mewakili Palestina dalam perundingan.
Hamas bukan anggota PLO, tapi Meshaal pada tahun lalu menyatakan gerakannya "dalam perjalanan bergabung" dengan kelompok itu.
Tanggapannya itu muncul setelah Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan rujuk guna membuka jalan untuk pemilihan anggota parlemen dan presiden dalam setahun. Namun, pelaksanaannya macet karena kedua pihak bertikai dalam menyepakati susunan pemerintah sementara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
