REPUBLIKA.CO.ID, JERUSSALEM -- Kecaman Uni Eropa terhadap perluasan pemukiman Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan mendapat tanggapan datar dari pemerintah Israel. 

Israel tetap cuek dan berkukuh kalau rencana permukimannya itu "bukan penghalang bagi perdamaian", seperti yang disebut EU Senin (10/12).

"Kenyataan dan sejarah membuktikan permukiman Yahudi 'tak pernah menjadi penghalang bagi perdamaian," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataan yang dikirim pada Senin kepada Xinhua -- yang dipantau di Jakarta, Selasa (11/12). 

Senin pagi, 27 menteri luar negeri UE bertemu di markas perhimpunan regional tersebut di Brussels untuk membahas pengumuman Israel baru-baru ini bahwa negara Yahudi tersebut berencana membangun 3.000 rumah baru di Jerusalem Timur, Tepi Barat dan wilayah E1 --yang menghubungkan keduanya.

"Uni Eropa sangat cemas oleh dan menentang keras rencana Israel memperluas permukiman di Tepi Barat Sungai Jordan, termasuk Jerusalem Timur, dan terutama rencana untuk memperluas daerah E1," demikian isi pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri UE di Brussels Senin (10/12).

Rencana E1, katanya, akan sangat merusak prospek penyelesaian melalui perundingan bagi konflik Arab-Israel karena membahayakan kemungkinan berdirinya Negara Palestina Merdeka dengan Jerusalem sebagai Ibu Kotanya.

UE kembali menyatakan permukiman tersebut tidak sah berdasarkan hukum internasional dan merupakan penghalang bagi perdamaian. Ditambahkannya, perhimpunan regional itu secara seksama memantau situasi dan dampaknya yang lebih luas serta bertindak secara tepat. 

Israel mengumumkan rencana baru perluasan permukiman Yahudi segera setelah Sidang Majelis Umum PBB meningkatkan status Palestina dari kesatuan pengamat jadi negara non-anggota.

Ikuti Whatsapp Channel Republika