REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Pemimpin Partai Keadilan Rakyat Malaysia (PKR), Datuk Anwar Ibrahim mengatakan arogansi Pemerintahan Malaysia membuat kelompok oposisi kian merasa gerah.
Demokrasi yang terhambat menurutnya adalah persoalan utama yang harus didobrak sekuatnya."Kita semua ini (di Malaysia) ada dalam pemerintahan otoriter. Seperti Indonesia di masa Orde Baru (Pemerintahan Soeharto)," demikian kata Anwar saat dihubungi, Rabu (12/12).
Menurutnya, reformasi semua bidang, seperti yang terjadi di Indonesia adalah jawaban dari kemandekan demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat di Malaysia. Anwar menerangkan banyak faktor yang mengarah pada kenihilan demokrasi di negaranya itu.
Salah satunya kebebasan di bidang pers. Bagi kelompok oposisi ungkapnya, tidak ada satu pun suara yang berhasil keluar dalam pemberitaan di Malaysia.
Anwar mengatakan, penguasa dengan motor Partai Persatuan Melayu Malaysia (UMNO), punya beberapa media berita yang hanya memberitakan tentang kebusukan lawan-lawan politiknya. UMNO, ujarnya, tidak pernah sudi memberitakan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.
Media penguasa, kata dia, selalu menutup keran untuk mengklarifikasi pemberitaan yang dialamatkan kepada PKR (oposisi). Padahal menurut dia, budaya demokrasi mewajibkan pemberian hak yang sama untuk menjelaskan duduk perkara, dan saling mendengar kritik.
"UMNO memonopoli berita. Kami cuma bisa andalkan blog-blog (internet) untuk buat sanggahan kepada rakyat," terang Anwar. Anwar tanpa ragu mengatakan situasi demokrasi di Indonesia jauh lebih matang ketimbang di negaranya.
Menurut dia, dominasi partai penguasa membuat institusi-institusi seperti kehakiman, kepolisian dan keamanan, begitu juga media berada dalam masa kesuraman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika