REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Seorang menteri Sri Lanka telah mengecam sanksi Amerika terhadap Iran, yang menghalangi pemerintah negara Asia Selatan itu menerima dana pembangunan dari Teheran.
Pemerintah Presiden AS Barack Obama pekan lalu kembali mengeluarkan surat pelepasan tuntutan yang mengecualikan sembilan negara --termasuk Cina, India, Sri Lanka dan Turki-- dari sepenuhnya mematuhi sanksi AS yang ditujukan kepada ekspor minyak Iran.
Namun pengenduran itu tak memberi banyak kelonggaran sehingga mengizinkan pemerintah Sri Lanka memperoleh dana dari Iran untuk program pengentasan orang miskin dan pembagian energi yang didanai oleh Iran.
Satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Listrik mengutip Menteri Champika Ranawaka, yang dengan keras mengecam sanksi Amerika sebab sanksi tersebut melanggar hak rakyat miskin di Sri Lanka, demikian laporan Xinhua.
Selama pembahasan dengan duta besar Iran dan Rusia untuk Sri Lanka, Ranawaka menyatakan sebanyak 1.000 proyek untuk memasukkan listrik ke pedesaan telah terkatung-katung akibat tak bisa diperolehnya dana dari Teheran.
"Sanksi AS terhadap Iran melanggar hak dasar rakyat kami. Iran memiliki hak untuk melanjutkan program nuklirnya dengan tujuan damai guna memenuhi keperluan dalam negerinya. Ini adalah sesuatu yang juga dilakukan oleh 45 negara lain dan menjadi hak Iran," kata Ranawaka kepada Duta Besar Iran Dr. Mohammad Nabi Hassani Pour.
Ia juga mengeluarkan komentar serupa kepada duta besar Rusia. Sebelum sanksi Amerika, Sri Lanka mengimpor sebanyak 90 persen minyaknya dari Iran dan mengolahnya di satu instalasi yang didanai oleh Iran.
Namun, sekalipun Amerika telah memberi kelonggaran terbatas, pemerintah Sri Lanka berjuang untuk memanfaatkannya sebab semua bank enggan untuk membuat surat kredit serta menyediakan jaminan karena khawatir dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh Amerika Serikat.
Kementerian Keuangan Sri Lanka telah memperkirakan negara itu harus mengeluarkan biaya tambahan sedikitnya 1,5 miliar dolar AS untuk membayar biaya pembelian minyak dari Arab Saudi dan Oman. Pulau tersebut tak memiliki minyak dan sepenuhnya tergantung atas impor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika