REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM--Uni Afrika pada Sabtu (15/12) menyerukan perundingan segera antara Sudan dan Sudan Selatan menyangkut daerah Abey yang disengketakan. Meski organisasi itu tidak mengancam akan membawa masalah itu ke Dewan Keamanan PBB.
Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika memberikan waktu kepada kedua negara itu sampai 5 Desember untuk menyelesaikan status akhir daerah Abyei. Kawasan itu dikenal menghasilkan minyak dan telah diduduki Sudan selama setahun sampai Mei itu.
Tetapi tidak ada perundingan dilakukan sampai batas waktu itu, kata Dewan itu dalam satu pernyataan yang dikeluarkan setelah perundingan-perundingan di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa. "Dewan mendesak diselenggarakan perundingan ," kata peryataan itu.
Pada Oktober, badan keamanan Uni Afrika (AU) itu memutuskan bahwa jika kedua negara itu tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah itu, mereka harus melaksanakan usulan AU untuk menggelar satu referendum Oktober tahun depan tentang apakah daerah itu akan bergabung dengan Sudan atau Sudan Selatan.
AU mengatakan pihaknya juga akan megusahakan satu persetujuan Dewan Keamanan PBB tentang usul merekar.
Namun dalam pertemuan Jumat, keterlibatan PBB tidak lagi disinggung dalam pembahasan. Pernyataan itu menegaskan bahwa usul referendum itu adalah "satu solusi yang adil, wajar dan dapat dilaksanakan" dan mengatakan masalah status final Abyei akan diajukan dalam satu pertemuan antara para pemimpin AU Januari.
Badan keamanan AU juga mengatakan pihaknya menunggu "dengan tidak sabar" satu KTT antara presiden-presiden Sudan dan Sudan Selatan" untuk menyingkirkan hambatan-hamabatan mengenai semua masalah penting yang belum terselesaikan " termasuk Abyei dan daerah-daerah perbatasan yang disengketakan.
Status akhir Abyei adalah masalah yang paling peka yang masih belum terselesaikan ketika Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan. Pemisahan itu ditandai dengan satu perjanjian perdamaian yang mengakhiri perang saudara 23 tahun.
Pasukan Sudan mundur dari daerah itu Mei setelah mendudukinya selama setahun yang menyebabkan lebih dari 100.000 orang melarikan diri ke arah Sudan Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika