REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Juru bicara Ikhwanul Muslimin, Mahmoud Ghozlan membantah tuduhan kelompok HAM bahwa pengumuman hasil referendum dilakukan atas dasar motif politik untuk mempengaruhi opini publik.

Menurutnya, kelompok oposisi yang harus dipertanyakan karena pihak penyokong mereka. "Organisasi-organisasi ini didanai oleh negara-negara barat. Sama seperti orang barat membenci Islam, begitu juga kelompok-kelompok ini, mereka sekuler dan mereka membenci Islam serta memiliki agenda asing," tutur Ghozlan, seperti dikutip the Associated Press.

Ghozlan juga mengatakan, oposisi juga melakukan pelanggaran pemungutan suara, kampanye di TPS yang melawan referendum. Ghozlan mengatakan, kelompoknya akan mengajukan keluhan untuk komisi referendum.

Tingkat partisipasi secara tidak resmi diperkirakan sekitar 32 persen.  Akan tetapi, Ikhwanul Muslimin mengklaim konstitusi itu menuju ke arah persetujuan.

Dilansir dari Al Jazeera, Senin (17/12), Ikhwanul Muslimin mengklaim penghitungan kelompok menunjukkan bahwa 56,5 persen pemilih telah mendukung konstitusi. Sementara 43 persen memberikan suara 'tidak'. Jumlah tersebut didasarkan pada kompilasi setiap individu di TPS. 

Dalam pemilu sebelumnya, perhitungan IM ini telah terbukti sebagian besar akurat. Kepala komisi referendum mengatakan, hasil resmi akan diumumkan setelah putaran referendum kedua dan terakhir yang dijadwalkan untuk Sabtu (22/12) depan. Putaran kedua referendum akan diadakan di 17 provinsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika