REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS) Jakarta Guspiabri Sumowigeno mengatakan Indonesia layak mendorong perubahan politik di Malaysia. "Rezim UMNO yang popularitasnya terus merosot, mulai terdesak dan dilanda perpecahan internal terus memainkan skenario tak sehat agar bisa survive," kata Guspi di Jakarta, Senin (17/12).
Ia mengatakan rezim UMNO menggunakan pendekatan yang nakal yaitu memanipulasi friksi dengan pihak asing dalam hal ini Indonesia untuk bertahan. "Ketegangan dengan Indonesia telah menjadi bagian penting dari strategi survival rezim di Kuala Lumpur setidaknya selama sewindu terakhir," katanya.
Menurut dia, strategi memancing friksi dengan pihak asing juga perlu dilakukan UMNO yang sedang menghadapi masyarakat Malaysia yang dilanda perpecahan serius berdimensi rasial. "Hadirnya musuh bersama dapat mengalihkan arah ketegangan sosial, sehingga gejala krisis politik yang mulai membayang, memudar. Perpecahan masyarakat Malaysia amatlah nyata," jelasnya.
Dikatakannya tatanan masyarakat terlembaga dalam partai politik, sekolah serta media massa yang terpisah untuk tiap komunitas ras dan
bagi komunitas Melayu berlaku sistem hukum berbeda. "Banyak pengamat memperingatkan bahwa chaos akibat meledaknya kerusuhan rasial dapat terjadi sewaktu-waktu di Malaysia," ujarnya.
Ia menjelaskan saat berlangsungnya friksi dengan pihak asing (Indonesia), untuk sementara waktu posisi penguasa UMNO kembali menguat. Rekonsolidasi terjadi pada elemen-elemen rezim dan atas nama sentimen persatuan nasional dukungan pada Pemerintah bisa dimobilisasi melalui gerakan massa dan opini publik.
"Dalam himpitan beragam masalah besar yang berpotensi menumbangkan kekuasaannya tersebut, kesempatan 'buying time' untuk mencegah mengkristalnya tuntutan perubahan harus terus diciptakan rezim di Kuala Lumpur," katanya.
Awal tahun 2013 mendatang Malaysia akan menggelar Pemilu. Posisi partai penguasa terus mendapat tekanan oposisi, terutama Partai Keadilan Rakyat pimpinan Anwar Ibrahim. Lebih lanjut ia mengatakan perubahan politik di Malaysia perlu kita jadikan target karena kita ingin Malaysia menjadi negara tetangga yang baik bagi Indonesia.
"Malaysia yang demokratis akan lebih baik bagi Indonesia. Selama Malaysia dikuasai rezim bermasalah, provokasi pada Indonesia akan terus terjadi dan hubungan kedua negara bertetangga ini akan terus berada dalam ketidakpastian," katanya.
Namun lanjut dia langkah mendorong perubahan politik di Malaysia itu harus dibekali dengan strategi yang dipahami bersama seluruh warga bangsa. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Tanpa strategi, Indonesia hanya akan menjadi korban perseteruan internal politik Malaysia.
Ia menyarankan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono , sekiranya PM Najib Tun Razak dalam pertemuan empat mata memasalahkan langkah Habibie sebagai intervensi, Presiden Yudhoyono harus ingatkan Malaysia soal prinsip kawasan ASEAN dalam urusan politik, yang sudah berubah dari non-intervension ke constructive engagement.
Ia berharap presiden harus menyampaikan penegasan bahwa Indonesia mendukung prinsip constructive engagement dan ia tak berhak mencegah elemen-elemen masyarakat Indonesia untuk ikut aktif menafsirkan dan menjalankan prinsip itu.
Guspi menilai dimata penguasa Malaysia, Indonesia pasca Soeharto menarik untuk dijadikan target karena kepemimpinan nasional dan kekuatan militernya lemah, disibukkan konflik internal dan Malaysia menampung TKI legal dan ilegal dalam jumlah amat besar.
Dikatakannya sejak Mahatir meluncurkan kampanye perburuan TKI ilegal besar-besaran dengan mengerahkan milisi RELA pada bulan Agustus 2002 bersamaan dengan memanasnya suhu politik Malaysia menjelang pemilu pertama pasca penggusuran Anwar Ibrahim.
Selanjutnya katanya dilalanjutkan dengan eksploitasi beragam friksi, mulai dari tindak kekerasan pada TKI yang tak diproses hukum, razia WNI, klaim seni dan budaya Indonesia seperti lagu, gamelan, seni batik, serta beberapa produk seni tari seperti Reog Ponorogo, klaim atas perairan Ambalat, hingga kasus penangkapan aparat patroli DKP di perairan Tanjung Berakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika