REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Berbagai pejabat dan aktivis di Amerika Serikat (AS) mendesak supaya peredaran senjata militer harus dilarang dan komisi nasional harus dibentuk untuk memeriksa penembakan massal di AS.
Anggota parlemen Demokrat Joe Lieberman, Ahad (16/12) mengatakan, peredaran senjata militer harus dilarang dan komisi nasional harus dibentuk untuk pemeriksaan penembakan massal di Amerika Serikat.
Usulan itu terjadi dan dilontarkan di kongres pasca tragedi penembakan yang menewaskan 26 orang di sekolah dasar (SD) Sandy Hook, Newton, Connecticut, Amerika Serikat (AS), Jumat (14/12) kemarin. "Senjata dikembangkan untuk militer AS, bukan produsen senjata komersial," tegas Lieberman pada Ahad (16/12).
Lieberman menambahkan, ini saat untuk memulai percakapan nasional yang sangat serius tentang kekerasan dalam masyarakat AS, terutama tentang kekerasan massal. "Kita harus terus mendengar jeritan anak-anak dan melihat darah mereka sampai kita melakukan sesuatu untuk mencoba untuk mencegah hal ini terjadi lagi," tutur Lieberman.
Lieberman mendukung larangan (peredaran senjata) tersebut namun mengatakan juga harus ada yang menjadi komisi nasional untuk meneliti undang-undang senjata dan celahnya, serta sistem kesehatan mental bangsa dan video game kekerasan dan film bisa berperan dalam penembakan.
Lieberman juga menggarisbawahi ada banyak pertanyaan yang serius di sini tentang apa dampak kekerasan dalam budaya hiburan terhadap semua orang. "Ada populasi yang rentan di luar sana dan aku takut pemuda ini adalah jelas salah satu dari mereka. Bagaimana kita mengidentifikasi penembak sebelum mereka menembak dan memastikan mereka mendapatkan bantuan kesehatan mental yang mereka butuhkan, dan kemudian bagaimana dengan kontrol senjata?" tanya Lieberman khawatir.
Sementara itu, Demokrat berjanji menindak dan mengatakan sudah waktunya untuk mendengar dari pemilih tentang bagaimana mencegah penembakan berikutnya. Wali Kota New York, Michael Bloomberg, mengatakan Presiden AS Barack Obama bisa menggunakan kekuasaan eksekutif untuk menegakkan undang-undang senjata yang ada.
"Saya pikir, sudah waktunya bagi presiden, untuk berdiri dan memimpin dan memberitahu negara ini apa yang harus kita lakukan,'' kata Bloomberg.
Ikuti Whatsapp Channel Republika