REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Israel kembali berulah. Setelah menembaki orang-orang di timur Deir al-Balah di Gaza pada Ahad (23/12) malam, Israel juga mengumumkan mendirikan universitas di Tepi Barat.

Pejabat kesehatan Gaza Ashraf al-Kidra mengatakan, dua orang telah terluka akibat tembakan Israel di jalur Gaza, namun identitas mereka belum diketahui.

Awalnya Al-Kidra mengatakan seseorang telah terbunuh, tetapi kemudian dia meralat dan mengatakan kedua yang ditemukan terluka parah. Namun, pihak militer Israel tidak memberikan komentar segera.

Tidak hanya itu, Israel, Senin (24/12), mengumumkan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi, yaitu universitas Ariel di pemukiman Yahudi di Kota Nablus, Tepi Barat. "Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Israel memiliki sebuah universitas baru," kata Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Aljazirah, Selasa (25/12).

Dinas Pendidikan Tinggi Palestina juga mengutuk keputusan tersebut dan mendesak universitas di seluruh dunia untuk memboikot institusi.

Pada bulan September lalu, Dewan Israel untuk Pendidikan Tinggi, yang mengatur tujuh universitas di negara Yahudi menentang langkah itu dan mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi. Beberapa kepala universitas Israel berpendapat bahwa dana untuk membangun universitas baru akan menggunakan biaya mereka.

Israel telah memberikan sinyalemen untuk mempertahankan kontrol beberapa blok permukiman besar, seperti Ariel bawah setiap perjanjian masa depan, sementara nasib daerah lainnya dapat dinegosiasikan. Langkah yang dilakukan Israel dapat memicu kecaman internasional dan membuat marah warga Palestina.

Padahal, Palestina menganggap Tepi Barat sebagai negara yang merupakan bagian dari masa depan mereka. Sebagian besar masyarakat internasional pun setuju dan menganggap pemukiman Tepi Barat ilegal untuk Israel dan menghambat  perdamaian.

Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS) telah mengeritik rencana Netanyahu untuk membangun sebanyak 6.000 rumah pemukiman, diumumkan sejak 29 November lalu sebagai respons kemarahan karena Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pengakuan Palestina sebagai sebuah negara pemantau non-anggota di PBB.

Pemerintah Eropa telah memanggil duta besar Israel untuk memprotes perluasan permukiman, terutama yang didirikan di atas tanah yang direbut Israel yang mencaplok Yerusalem. Langkah Israel ini juga tidak pernah diakui secara internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika