REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO--Mesir akan mengumumkan hasil resmi referendum terhadap konstitusi baru hari ini. Pengumuman itu menjadi satu langkah menuju formasi parlemen baru dalam dua bulan ke depan.

Penulisan konstitusi baru dipandang langkah vital dalam transisi Mesir menuju demokrasi setelah mantan orang nomor satu yang dibeking militer, Hosni Mubarak, terguling dua tahun lalu.

Namun oposisi menyatakan draf UU, yang dirancang sebagian besar oleh sekutu Islam pendukung Mursi, tidak menjamin kebebasan rakyat dan hak wanita serta minoritas. Mereka menyebut konstitusi itu bakal memicu masalah lebih luas di negara bermayoritas Arab tersebut.

Berdasarkan hitungan tak resmi dari Ikhwanul Muslimin--melejitkan perolehan suara Mursi dalam pemilu presiden tahun ini---mengindikasikan bahwa 64 persen pemilih menyetujui draf undang-undang dasar baru Mesir. Hitungan kelompok oposisi juga menyebut hasil yang sama.

Komite Referendum Pusat akan mengumumkan hasil referendum atas undang-undang dasar baru pada Selasa (25/12) pukul tujuh malam waktu setempat, (24.00 WIB)" ujar hakim Samir Abu al Matti kepada radio dan TV negara, seperti yang dilaprkan radio Irlandia, Raidió Teilifís Éireann, Senin (24/12).

Matti juga menyatakan komite, yang dipimpin oleh panel para hakim, juga telah menghabiskan dua hari  untuk menyelidiki dugaan manipulasi suara seperti yang dituduhkan kelompok oposisi.

Penentang Mursi menyatakan pemungutan suara dilakukan dalam dua tahap yang berakhir Sabtu lalu dirusak oleh banyak penyimpangan, karena itu mereka menuntut penyelidikan.

Oposisi, yang terdiri dari aliansi longgar para sosialis, Muslim dengan pemikiran lebih liberal dan Kristiani, juga menegaskan bahwa kurang dari sepertiga jumlah rakyat Mesir yang memiliki hak memilih, datang ke tempat pemungutan suara. Situasi itu, nilai mereka, membuat legitimasi konstitusi baru sangat lemah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika