REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pakistan, Kamis (27/12), menolak tawaran gencatan senjata bersyarat dari Taliban. Menurut laporan media setempat yang dilansir Xinhua, Jumat (28/12), kelompok gerilyawan itu tak bisa mendikte negara.

Media lokal melaporkan Tehrik-e-Taliban Pakistan, atau TTP, telah mengisyaratkan gencatan senjata dengan pemerintah Pakistan dengan syarat pemerintah mesti mengakhiri keikutsertaan dalam perang Afghanistan. Mereka juga meminta Pakistan membentuk kembali kebijakan asing dan Undang-Undang Dasar negeri tersebut sesuai dengan Hukum Syariah.

Geo TV melaporkan seorang pemimpin TTP, Ismatullah Muavia, di dalam surat kepada reporternya menyampaikan tawaran gencatan senjata itu. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Rehman Malik, menolak tawaran tersebut dan mengatakan tawaran Taliban itu mengenai jeda bersyarat tak bisa diterima.

"Pemimpin Taliban Ismatullah Muavia melalui tawarannya mengenai gencatan senjata bersyarat telah berusaha mendikte pemerintah, yang sama sekali tak bisa diterima," kata Malik kepada media di Bandar Udara Sukkhar, Provinsi Sindh.

Ia menyatakan Muavia adalah anggota kelompok fanatik terlarang "Lashkar-e-Jangvhi", yang berada di belakang serangkaian serangan terhadap pasukan keamanan dan pengikut Syiah. Ia kembali meminta pemerintah Afghanistan agar menyerahkan seorang pemimpin Taliban Pakistan, Maulvi Fazalullah, yang ia katakan bersembunyi di wilayah perbatasan Afghanistan.

Ia mengatakan tak ada tangan asing di belakang semua kegiatan teror yang terjadi di dalam negeri tersebut, tapi gerilyawan Pakistan lah yang harus dimintai pertanggungjawaban atas semua serangan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika