REPUBLIKA.CO.ID, Ikhwanul Muslimin menuding kalangan oposisi Mesir menghasut rakyat untuk melawan pemerintah. Tuduhan tersebut disikapi serius oleh oposisi.
Sekretaris Koalasi partai Oposan, Emad Abu Ghazi menuding sangkaan tersebut adalah upaya pembungkaman lawan-lawan politik. Kata dia, langkah partai pemerintah kali ini adalah rongrongan terhadap kebebasan berdemokrasi.
''Penyelidikan adalah indikasi Mesir akan menjadi negara dengan pemimpin yang represif,'' Emad Ghazi mengatakan demikian. Oposisi dikatakan dia menolak penyelidikan tersebut, dengan menyamakan rezim kediktatoran akan kembali muncul. ''Ini adalah yang kami (oposisi) maksud saat peradilan dan kejaksaan tidak punya independensi. Mereka (yudikatif) dikuasai oleh presiden,'' Juru Bicara Koalasi Oposan, Heba Yassin menambahkan.
Kisruh politik menghantam Mesir sejak 22 November lalu. Bermula saat Mursi memberlakukan Dekrit Presiden dan mengalihkan kekuasaan yudikasi kepada eksekutif, dengan memecat Jaksa Agung lama. Dekrit juga berisikan perpanjangan waktu bagi Dewan Konstituante untuk merampung konstitusi baru negara tersebut.
Oposisi menolak, dengan melakukan demonstrasi massal di semua kota-kota di Mesir. Unjuk rasa terbesar pascatumbangnya Husni Mubarok ini juga menelan korban jiwa, dari massa pendukung Mursi dan massa oposisi.
Aksi massa semakin anarki setelah Dewan Konstitusi merampungkan undang-undang baru yang dituding oposisi sebagai alat mengekang kebebasan universal. Oposisi menuding pasal-pasal dalam undang-undang tersebut adalah produk Islamis dan tidak sesuai dengan cita-cita revolusi 2011.
Namun tuduhan tidak terbukti. Mursi menetapkan keberlakukan konstitusi baru tersebut setelah referendum nasional menyatakan, 63,8 persen masyarakat Mesir menerimanya. Mursi juga berkali-kali menawarkan agar kelompok oposisi bergabung dalam dialog nasional, untuk merembugkan kebuntuan politik dalam kontitusi tersebut.
Namun tawaran berkali-kali itu ditolak. Mursi kembali menawarkan kerja sama kepada oposisi untuk menyudahi polemik konstitusi.
Mursi menghendaki agar semua kekuatan politik kembali fokus dalam perbaikan ekonomi. Pemerintah mengatakan resesi ekonomi sudah memasuki tahun kedelapan di negara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika