REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Pemerintah Libya, Senin (31/12), berikrar akan meningkatkan upaya untuk membangun kembali pasukan polisi di negeri tersebut. Di dalam satu pernyataan, pemerintah juga menyatakan akan melakukan penataan dan pengaturan bermacam dinas keamanan, termasuk Penyelidikan Pidana Umum, dan bekerja cepat untuk membangun kembali militer Libya dan meningkatkan kemampuannya.

Sementara itu pemerintah juga menyeru rakyat Libya agar berpegang pada upaya membangun kembali negara Libya dan personel berseragam militer serta polisi Libya guna meningkatkan penegakan hukum dan peraturan, kata Xinhua.

Libya, lebih setahun setelah perang saudara --yang menggulingkan Muamar Gaddafi, masih berjuang menemukan cara mengakhiri akibat dari kerusuhan itu karena pergolakan suku yang berulangkali terjadi dan kendurnya kendali pusat.

Pada Ahad (30/12), satu ledakan di gereja Kristen Koptik di dekat kota Misrata, Libya barat, menewaskan dua orang dan mencederai dua orang lagi, seluruhnya warganegara Mesir. Libya selama masa pemerintahan Gaddafi digempur pasukan internasional sesuai dengan mandat PBB yang disahkan pada 17 Maret 2011.

Resolusi 1973 Dewan Keamanan PBB disahkan ketika kekerasan dilaporkan terus berkecamuk di Libya sementara laporan mengenai serangan udara oleh pasukan Gaddafi membuat geram Barat. Tak kurang dari 21 kapal NATO aktif berpatroli di Laut Tengah, sebagai bagian dari penegakan embargo senjata terhadap Libya saat itu.

Persekutuan 28 negara itu sejak 31 Maret 2011 juga memimpin serangan udara terhadap pasukan darat Gaddafi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika