REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kelompok milisi HAMAS bisa saja menggulingkan pemerintahan Palestina pimpinan Mahmoud Abbas Tepi Barat, seperti halnya di Jalur Gaza pada 2007.
"Semua orang tahu kalau HAMAS bisa mengambil alih pemerintahan dari otoritas Palestina," tulis sebuah pernyataan yang dirilis Kantor Perdana Menteri yang mengutip Netanyahu saat pertemuan dengan kelompok studi Yahudi di Jerusalem, Selasa (1/1).
"Hal itu bisa saja terjadi bahkan setelah kesepakatan damai Israel-Palestina tercapai, atau sebelum kesepakatan tercapai, seperti yang terjadi di Gaza," katanya, dalam upaya menjaring suara kelompok nasionalis religius tiga pekan menjelang pemilihan umum.
Namun, Netanyahu mengatakan bahwa proses diplomatik harus dilakukan secara seksama dan tidak dengan cara tergesa-gesa, sebuah komentar yang menjawab pernyataan dari Presiden Israel Shimon Peres baru-baru ini.
Pada Minggu, Peres mendesak Israel agar memulai kembali perundingan perdamaian dengan Palestina, dengan menyebut Abbas sebagai mitra yang baik untuk mencapai sebuah kesepakatan. "Tidak banyak waktu tersisa," kata Peres.
Pembicaraan antara Israel dan Palestina terhenti sejak September 2010, karena Palestina menolak dialog jika Israel tetap melakukan pembangunan permukiman Yahudi di Jerusalem timur, sementara Israel tetap menginginkan adanya sebuah perundingan damai tanpa syarat.
Pada Senin, Peres yang secara konstitusi hanya berperan sebagai kepala negara dan tidak terlibat dalam proses politik, mengatakan tidak ada alasan mendasar bahwa pembicaraan damai dengan HAMAS tidak bisa dilakukan, kecuali jika mereka memulai kembali aksi kekerasan.
"Tidak ada yang salah dengan pembicaraan dengan HAMAS, jika kita mendapat jawaban yang diinginkan," kata Peres kepada para pemimpin umat Kristen dalam resepsi Tahun Baru di Yerusalem. Israel dan sebagian besar komunitas internasional mencap HAMAS sebagai organisasi teroris.
Kwartet pengawal perdamaian Timur Tengah -- Uni Eropa, Rusia, Perserikatan Bangsa Bangsa dan Amerika Serikat -- meminta agar HAMAS mengakui Israel sebagai negara, menghentikan aksi kekerasan dan berjanji untuk menghormati kesepakatan sebelumnya antara Palestina dan Israel jika mereka ingin berperan dalam diplomasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika