REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Partai Aung San Suu Kyi pada Senin menyatakan, akan mengadakan muktamar nasional untuk pertama kali pada Februari mendatang, dalam tanda terkini peran arus induk partai itu setelah puluhan tahun tertekan di bawah penguasa Myanmar.
"Kami mencoba mengadakan sidang, seperti, muktamar senegara sesudah lebih dari 20 tahun," kata Ohn Kyaing, juru bicara Liga Bangsa untuk Demokrasi (NLD), kepada kantor berita Prancis AFP.
Pertemuan itu, yang akan menentukan kepemimpinan saat partai tersebut bersiap untuk pemilihan umum penting pada 2015, dijadwalkan berlangsung pada pekan terakhir Februari, katanya. NLD dalam pergolakan peralihan tajam akibat perubahan terpuji di Myanmar di bawah pemerintah, yang berkuasa sejak 2011.
Kelompok demokrasi pernah terlarang milik Suu Kyi itu masuk parlemen untuk pertama kali pada tahun lalu menyusul pemilihan umum sela tengara pada April 2012, yang menghasilkan mantan tahanan politik tersebut menjadi anggota parlemen.
Kelompok sangat terkenal itu sekarang bersiap untuk pemilihan umum dalam dua tahun, yang pengamat katakan akan menguji batas peralihan Myanmar ke demokrasi sesudah meninggalkan hampir setengah abad kekuasaan tentara.
"Tugas utama muktamar itu adalah memilih anggota Panitia Pusat dan Pelaksan Pusat partai tersebut," kata Ohn Kyaing.
Sekitar 1.500 utusan diperkirakan menghadiri pertemuan itu, katanya, dengan menambahkan bahwa partai tersebut masih mencari tempat memadai.
NLD, yang memiliki 42 wakil di majelis rendah parlemen, termasuk Suu Kyi, menghadapi tantangan bagi kelahiran kembali dirinya, karena kepemimpinan tuanya menghadapi pertumbuhan harapan dari angkatan baru.
Mael Raynaud, pengulas mandiri berkantor di Yangon, kepada AFP menyatakan partai itu tempat "orang tua memiliki kekuasaan dan orang muda sangat putus asa, karena semua ditentukan dari Yangon".
Ia menambahkan bahwa partai itu terperangkap di antara kenyataan memperjuangkan kekuasaan dan cita-cita "revolusioner"-nya.
Perjalanan Suu Kyi ke parlemen menunjukkan ia setuju bekerja dengan mantan jenderal, yang menguasai pemerintah negara itu, termasuk mengadakan beberapa pertemuan dengan presiden pembaru Thein Sein.
Tapi, sementara pemimpin Myanmar pada September menyatakan akan menerima Suu Kyi sebagai presiden, undang-undang dasar melarang 'The Lady' memegang peran puncak pemerintahan, karena menikah dengan pria Inggris dan kedua putranya berkewarga-negaraan asing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika