REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Jepang akan meningkatkan anggaran militernya tahun ini pertama kali dalam satu dekade terakhir untuk meningkatkan pertahanan atas teritorialnya.
Gugus tugas pertahanan nasional dari Partai Demokratik Liberal (LDP) akan meningkatkan anggaran militernya lebih dari 1,15 juta dolar AS sebagai antisipasi ancaman China.
"Kami mengalokasikan dana tambahanan untuk pengembangan sistem radar dan biaya perawatan pesawat terbang," kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya.
Sebelumnya Jepang memanggil duta besar China terkait protes atas kapal yang melintasi kawasan sengketa kepulauan Senkaku atau Diaoyus menurut versi China.
Jepang juga khawatir terhadap aktivitas Korea Utara di sepanjang garis perbatasan. Bulan lalu Korut melakukan uji coba rudal balistik meski Pyongyang mengaku aktivitas itu adalah peluncuran satelit.
Pada pemilu bulan lalu, LDP mencanangkan penambahan personel Bela Diri dan meningkatkan peralatan tempur. Proses penaikan anggaran belanja militer itu disetujui setelah 10 tahun lebih hanya mejadi bahan perdebatan di Jepang.
Perbandingan peningkatan masih kalah besar jika dibandingkan dengan anggaran militer tahun 2002 sebesar 4,94 triliun Yen sedangkan tahun 2012 hanya 4,65 triliun Yen.
Menteri Pertahanan Itsunori Onodera akan menunjau ulang mengenai program pertahanan jangka panjangnya.
Direktur Institute for World Affairs of Kyoto Sangyo University, Kazuhiko Togo, mengatakan peningkatan anggaran pertahanan ditempuh sebagai respon terhadap ancaman China yang mensengketakan pulau-pulau di perbatasan kedua negara.
"Cina secara terbuka akan berusaha merebut pulau-pulau itu meski harus dengan kekuatan. Jepang mengantisipasinya dengan meningkatkan anggaran pertahahan," katanya. "Tapi di saat yang sama, Jepang membutuhkan dialog. Pencegahan dan dialog menjadi bagian yang tidak terpisahkan."
Perdana Menteri Abe berjanji akan memperkuat hubungan dengan sekutu utama AS dan negara lain seperti Australia dan India.
AS menempatkan sekitar 47 ribu tentara di negara ekonomi terbesar ketiga dunia itu setelah Jepang tidak memiliki hak militer penuh paska kalah pada Perang Dunia II.
Aliansi militer tersebut didukung pemerintahan Jepang tapi mendapatkan reaksi negatif dari berbagai pihak terutama penduduk di wilayah Okinawa.
Washington menanggapi dengan baik anggaran peningkatan anggaran pertahanan itu karena Tokyo memikul beban keamanan regional yang besar.
Namun penguatan anggaran belanja militer Jepang memicu kecurigaan China, Korea Utara dan Korea Selatan yang pernah dijajah Jepang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika